Menhan Ryamizard tolak usulan Panglima Gatot soal hak politik TNI

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju dengan usulan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemberian hak politik bagi anggotanya. Menurutnya, demokrasi saat ini belum cukup matang untuk mewadahi anggota TNI berpartisipasi dalam politik.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju dengan usulan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal pemberian hak politik bagi anggotanya. Menurutnya, demokrasi saat ini belum cukup matang untuk mewadahi anggota TNI berpartisipasi dalam politik.

"Kalau sekarang enggak pas saya tidak mau berpolitik. Kondisi kita kan belum matang berpolitiknya jangan sampai nanti ada TNI PDIP, TNI Golkar, TNI apa nanti perang sendiri," kata Ryamizard di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10).

Ryamizard mengaku khawatir akan terjadi perpecahan jika anggota TNI terjun di dunia politik. Apalagi kondisi tiap partai politik di Indonesia belum solid.

"Lihat dulu, kayak gini nanti enggak jadi lagi, kalau negara lain mungkin paham enggak ada kayak gini, kalau sekarang bisa pecah," tegasnya.

Selain itu, Ryamizard menjelaskan hak seorang warga negara gugur apabila memutuskan masuk militer. Aturan dan garis komando, lanjutnya, juga sangat ketat dan membatasi hak anggota TNI.

"Begini hak anggota tentara sudah habis saat masuk tentara. Contoh saat mengajukan mau nikah, kedua belah pihak setuju, undangan juga, begitu menghadap izin menikah, kalau enggak boleh, ya enggak boleh," tegasnya.