Menkes Budi Ngaku Pusing Lihat Polemik Vaksin Berbayar
Pernyataan itu disampaikan menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat rapat kerja, Selasa (13/7). Nihayatul mempertanyakan seberapa besar daya ungkit vaksin berbayar ini mempercepat target vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku pusing melihat polemik vaksin gotong royong individu yang berbayar. Budi mengaku lebih memilih meluangkan waktu melobi negara-negara untuk mendatangkan oksigen hingga obat untuk pasien Covid-19.
Pernyataan itu disampaikan menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat rapat kerja, Selasa (13/7). Nihayatul mempertanyakan seberapa besar daya ungkit vaksin berbayar ini mempercepat target vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
"Kalau dilakukan daya ungkitnya berapa pak? Apa signifikan atau tidak? Ini kalau enggak signifikan ramainya sudah luar biasa, tapi ininya gak jelas," ujar Nihayatul.
"Ramainya saya yang pusing juga bu. Kalau saya bisa meluangkan waktu saya melobi Amerika, Cina, untuk mendatangkan mesin oksigen yang sangat dibutuhkan atau melobi Swiss untuk datangin obat Actemra yang mau beli susah sekali saya sebenarnya lebih suka ke sana. Tapi kan ini tanggung jawab ini mesti saya jalankan saya hadapi," jawab Budi.
Vaksin gotong royong diakui Budi belum memberikan daya ungkit yang besar terhadap percepatan vaksinasi. Porsi vaksin gotong royong juga belum tinggi dibandingkan dengan vaksin program pemerintah.
"Saya enggak bisa ngomong ke depan nanti bisa salah, ini bukan tupoksi saya juga. Kalau yang saya lihat memang sampai sekarang enggak terlalu besar swingnya," ujarnya.
Mantan Wakil Menteri BUMN ini menjelaskan, tujuan awal digagasnya kebijakan vaksin gotong royong untuk mempercepat vaksinasi nasional. Karena dianggap program pemerintah kurang gesit dan kurang cepat. Sehingga butuh dorongan dengan vaksinasi khusus untuk swasta.
"Vaksin gotong royong di awal adalah kebijakan ini dibikin untuk merespons karena ada persepsi waktu itu kalau pemerintah akan kurang gesit kurang cepat suntiknya dibandingkan swasta," ucapnya.
Namun pada perjalannya vaksinasi gotong royong justru kurang cepat seperti diharapkan. Sehingga muncul usulan untuk dibuka untuk individu dan berbayar agar target awal tercapai.
"Sehingga pada saat itu keluar ide teman-teman di sana gimana caranya ini sesuai rencana. Salah satu idenya adalah itu. Ya sudah yang gotong royongnya perusahaan, individu saja. Karena perusahaan ini ribet susah sana sini. Itu yang terjadi," jelas Budi.
Selain itu Budi menegaskan, Kemenkes tidak sepenuhnya terlibat dalam vaksin gotong royong. Program ini hubungannya business to business antara Bio Farma dengan produsen vaksin. Kemenkes terlibat dalam menentukan jenis vaksin, harga dan jumlah. Kemenkes tidak ikut dalam proses negosiasi dan pengalokasiannya.
"Tapi ini skema business to business yang dilakukan oleh BUMN Bio Farma membeli dari produsen langsung kita juga tidak ikut negosiasinya kemudian langsung menjualnya dengan KADIN kita juga tidak ikut negosiasi dan kita tidak ikut alokasi," kata Budi.
Baca juga:
Ketua IDI Harap Masyarakat Tak Pilih-Pilih Vaksin: Semua Punya Target Sama
Pemerintah Tambah Target Vaksinasi Covid-19 jadi 208 Juta Penduduk
Pemprov Lampung Ungkap Hambatan Percepatan Vaksinasi Covid-19
Kemenkes: Vaksin Individu Tak Hilangkan Hak Masyarakat Memperoleh Vaksin Gratis
Menkes: Jakarta Babak Belur, Kita Agresif Lakukan Vaksinasi Kurangi Beban RS
Pimpin Rapat COVAX, Menlu Retno Serukan Percepatan Distribusi Vaksin Global