MenKopUKM: ASEAN Harus Tingkatkan Daya Saing Demi Pertumbuhan Ekonomi

Negara-negara di ASEAN memiliki potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi dunia usaha tak terkecuali bagi UMKM. Dengan populasi sebesar 679 juta jiwa atau 8 persen dari total penduduk dunia, maka perlu bagi ASEAN untuk meningkatkan daya saing demi kepentingan pertumbuhan ekonomi domestik dan kawasan. 

MenKopUKM melanjutkan, pertumbuhan ekonomi sebagian negara ASEAN berada di atas rata-rata pertumbuhan dunia, yakni diperkirakan mencapai 5 persen di tahun 2024. Atas dasar itulah ASEAN kerap menjadi target dari produk crossborder di luar ASEAN.

"Kita juga perlu memperkuat ekosistem digital bagi UMKM dimulai dari peningkatan literasi digital, equal playing field dalam e-commerce, tidak adanya praktik predatory pricing dari produk impor legal maupun ilegal sampai dengan menghadirkan akses keuangan yang mudah berbasiskan rekam data transaksi untuk credit scoring," ucap MenKopUKM.

Menteri Teten menekankan, ASEAN juga harus memastikan masyarakatnya berpihak pada produk lokal dan regional karena ASEAN didominasi oleh kelas menengah yang yang tumbuh pesat dan berdaya beli tinggi.

"Kami meyakini bahwa Asia Tenggara sangat relevan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia," katanya.

Hal tersebut sesuai dengan napas dari Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 dengan tema ASEAN Matters: Epicentrum of Growth. ASEAN harus memastikan penciptaan wirausaha muda dan UMKM masa depan yang berbasiskan kreativitas dan teknologi dengan bisnis yang inklusif sesuai konsensus global, lahir, dan tumbuh pesat menjadi pemain kelas dunia.

"Untuk lebih menandai komitmen kami, hari ini, Indonesia juga menjadi tuan rumah Sesi Tingkat Tinggi Tertutup dengan Kementerian yang Bertanggung jawab atas Pengembangan UMKM di Negara Anggota ASEAN. Kami bertukar pengalaman tentang bagaimana mempromosikan Inclusive Business di negara masing-masing, dan mengadopsi sebuah Pernyataan Bersama Menteri tentang "Deklarasi mengenai Promosi Model Bisnis Inklusif: Memberdayakan UMKM untuk Pertumbuhan yang Adil"," ucap Menteri Teten.

Memiliki kekayaan terhadap Sumber Daya Alam (SDA) saja tidak cukup. ASEAN kata MenKopUKM, harus menjadi kawasan yang mampu mengolah dan menciptakan nilai tambah atas sumber dayanya. 

Dalam event yang dihadiri oleh 250 delegasi dari 10 negara ASEAN tersebut, disampaikan MenKopUKM, Indonesia juga mengajak para Negara anggota ASEAN untuk bersama-sama meningkatkan komitmen implementasi dari bisnis inklusif ini.

"Inti dari inisiatif ini adalah pembentukan sebuah lembaga khusus di tingkat ASEAN, yang berdedikasi untuk pemberdayaan dan bantuan keuangan, dengan tujuan utama untuk mendorong inklusivitas bisnis. Inisiatif tersebut saat ini sedang dalam pertimbangan dan diskusi pada kelompok kerja yang membidangi UMKM ASEAN yaitu ASEAN Coordinating Committee on Micro Small and Medium Enterprises," sebutnya. 

"SMESCO Indonesia akan memberikan layanan promosi dan pemasaran bukan hanya untuk UMKM Indonesia, tapi juga bagi UMKM negara-negara ASEAN dengan bekerja sama dengan lembaga terkait dari masing-masing negara," kata Menteri Teten. 

Sementara itu, Chair dari ASEAN Economic Ministers (AEM) Jerry Sambuaga mengatakan adanya keselarasan antara pencapaian 2 Priority Economy Deliverables Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 dengan tujuan dari IB Summit. 

"Bisnis Inklusif berbeda dari bisnis biasa karena mereka turut memprioritaskan kepentingan manusia dan lingkungan di samping keuntungan, dan itu merupakan akselerator penting jika kita ingin tetap pada jalur utama pencapaian SDGs. ESCAP berkomitmen untuk mengarusutamakan bisnis inklusif," ungkap Armida. 

Sementara itu, Direktur Integrasi Pasar Sekretariat ASEAN, Dr Le Quan Lan, mewakili Sekretaris Jenderal ASEAN Dr. Kao Kim Hourn, turut menyambut hangat Rencana Aksi untuk Promosi Bisnis Inklusif di ASEAN (2023-2027) yang baru saja disepakati oleh ASEAN yang dipandang dibentuk pada waktu yang tepat, seiring dengan upaya persiapan untuk mengatasi perubahan dalam lanskap ekonomi dunia. Kemudian, beliau memberikan rekomendasi terkait implementasi Rencana Aksi untuk mempromosikan inklusivitas dalam pendekatan ASEAN dalam mengatasi prioritas utamanya, khususnya dalam bidang digitalisasi, ekonomi hijau, dan ketahanan rantai pasok.

Mendukung usulan Indonesia dalam memprakasasi terbentuknya AMSEF, World Benchmarking Alliance, lembaga yang melakukan benchmarking perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di dunia, menyatakan bahwa pendanaan untuk UMKM masih sangat terbatas sehingga transformasi bentuk usaha menjadi bisnis inklusif masih menjadi tantangan.