Menteri HAM Natalius Pigai Minta Tambahan Anggaran hingga Rp20 T, DPR Langsung Beraksi
Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, mengatakan, pihaknya akan mendalami soal permintaan anggaran Rp20 Triliun yang disampaikan oleh Menteri HAM Natalius Pigai. Hal itu akan dilakukan saat Komisi XIII rapat bersama Natalius pada pekan depan.
"Ya bisa jadi kita tanya, nanti titipan teman-teman juga tanya," kata Willy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).
- Depan Anggota DPR, Menteri HAM Natalius Pigai Ngaku Butuh Rp1 Triliun Untuk Gaji 2.544 Pegawai
- Natalius Pigai Bangga Dibully karena Minta Anggaran Rp20 Triliun: Bagi Pembela HAM Diserang Biasa Saja
- Natalius Pigai Rapat Perdana dengan DPR: Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi
- Menteri HAM Natalius Pigai Ingin Anggarannya di Atas Rp20 Triliun
Sebab, ia belum melihat adanya celah APBN 2025 untuk dilakukan penambahan.
"Kalau saya melihat belum ya. Karena APBNP belum makan tempat. Kan keanggaran sudah ditetapkan. Itu tadi sekali lagi kita enggak bisa menduga-duga," ujarnya.
Oleh sebab itu, dalam rapat pekan depan Komisi XIII akan sama-sama mencermati apa yang disampaikan Natalius tersebut.
"Kita cermati aja bersama-sama. Kita sesuai dengan kebutuhan apa. Top priority dari pemerintahan Prabowo ini kan ada satu hal makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti dia, mana yang overlapping, mana yang crosscutting kita akan cermati bersama-sama," pungkasnya.
Sebelumnya, pernyataan jajaran kabinet Prabowo Subianto menuai sorotan publik. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.
Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar tidaklah cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.
"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai.