Menteri Rini di tengah pusaran kegaduhan politik
Namanya kerap disebut dalam sejumlah isu panas yang membuat kegaduhan politik.
Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno seakan tidak pernah hilang dari pergunjingan publik. Namanya kerap disebut dalam sejumlah isu panas yang membuat kegaduhan politik.
Terakhir, nama Rini sering dibicarakan terkait pembahasan RUU APBN 2016 yang gaduh karena sejumlah fraksi menolak Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN sekitar Rp 39 triliun masuk dalam APBN 2016.
PMN untuk BUMN itu tak lain adalah usulan dari Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Rini.
Dari rapat pleno Badan Anggaran (Banggar) DPR semalam, hampir semua fraksi mempersoalkan PMN untuk BUMN ini, kendati cuma Fraksi Partai Gerindra yang menolak pengesahan RUU APBN 2016.
Tidak hanya dalam pembahasan RUU APBN 2016 nama Rini disebut-sebut, tetapi disejumlah isu lain, berikut catatannya:
-
Bagaimana rombongan Brimob melakukan konvoi di depan Gedung Kejagung? Mereka sambil menyalakan sirine, tepat berhenti di gerbang belakang Gedung Kejagung. Seperti memberikan sebuah tanda hendak masuk ke Gedung namun gerbangnya tetap tertutup.
-
Siapa yang memimpin Rumah BUMN BRI Yogyakarta? Koordinator Rumah BUMN BRI Yogyakarta S. Condro Rini (34) sangat menyadari bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, mendorong pelaku UMKM untuk terus maju dan berkembang salah satunya lewat Rumah BUMN, merupakan pekerjaan besar dan mulia.
-
Kenapa rombongan Brimob melakukan konvoi di depan gedung Kejaksaan Agung? “Tadinya sih nggak (curiga), cuma pas di sini geber-geber, pasti ada kasus yang agak sensitif,” tambahnya.
-
Di mana pemakaman Brigjen TNI (P) Bom Soerjanto dilaksanakan? Alm Bom Soerjanto dimakamkan dengan cara militer di pemakaman Al-Azhar Memorial, Karawang.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
Baca juga:
Hingga akhir 2015, Garuda bakal operasikan 187 pesawat
Menkeu persilakan DPR tolak pencairan anggaran PMN jika tak sesuai
Rizal Ramli: Pelindo II mengaku cetak laba besar, itu bohong
Laba Bank Mandiri kuartal III 2015 hanya naik 0,9 persen
Modal kuat, Semen Indonesia tak berniat revaluasi aset
Kereta Cepat dari China
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya disetujui Presiden Joko Widodo menimbulkan kontroversi. Jokowi yang awalnya menolak, kemudian menyetujui proposal dari China dan bahkan mengeluarkan Perpres.
Menteri BUMN Rini Soemarno dituding menjadi pihak yang mendorong China menggarap megaproyek tersebut.
"Pertanyaannya, ada apa di balik ambisi Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) untuk membangun kereta api cepat itu. ini perlu diinvestigasi lebih lanjut," kata Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad di Jakarta, Senin (26/10).
Kecurigaannya beralasan mengingat tiga menteri yang terkait dengan proyek tersebut menolak membubuhkan tanda tangannya. Ngototnya Menteri BUMN mewujudkan proyek ini patut dicurigai.
"Sudah ditolak oleh paling 3 menteri, ada menteri perhubungan tidak berikan persetujuan, menteri Bappenas waktu itu (Andrinof) juga keberatan dengan program itu, menteri Rizal Ramli juga keberatan. kelihatan yang ngotot dengan upaya membangun jalur kereta cepat hanya Menteri BUMN," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rini Soemarno menegaskan hingga akhir 2015, tidak ada BUMN yang "Go Public" atau melantai di bursa saham.
Sebelumnya, Rini Soemarno memastikan tetap akan membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Rini, proposal China telah diterima karena mereka tidak meminta jaminan pemerintah atau APBN.
Secara tidak langsung, Rini menolak proposal Jepang yang meminta jaminan pemerintah dalam proyek ini.
"Nah, dari dua proposal yang diterima maka yang memenuhi syarat adalah proposal China," ujarnya.
Rencana pembelian 30 pesawat Airbus 350 untuk Garuda
Menteri BUMN, Rini Soemarno secara tidak langsung meminta kepada semua pihak termasuk pejabat pemerintah agar memahami dunia penerbangan Indonesia. Rini tidak mau ada komentar yang tidak sesuai, terutama soal rencana bisnis PT Garuda Indonesia Tbk memesan 30 pesawat Airbus 350.
Rini mengeluarkan pernyataan ini sekaligus menanggapi komentar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang meminta agar Garuda membatalkan rencana pembelian pesawat.
"Saya ditanya oleh kolega, kenapa menjawab komen Rizal Ramli nyolot? Saya bilang saya tidak nyolot. Ketika ada yang mengomentari Garuda, saya tidak nyolot (marah) dalam menanggapinya. Namun persoalannya, BUMN itu bukan di bawah Kementerian Maritim, tapi di bawah Kementerian Perekonomian," kata Rini, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR-RI tadi malam, Jumat (21/8).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.
"Delapan minggu lalu saya ketemu presiden. Saya minta utang Garuda direstrukturisasi. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi," ujar Rizal di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.
"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.
Kasus Pelindo II
Menteri BUMN Rini Soemarno juga belakangan banyak dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi pada salah satu BUMN yaitu PT Pelindo II.
Sebab, Rini dinilai seakan melindungi Dirut PT Pelindo II, RJ Lino, yang diduga telah melanggar hukum karena memperpanjang konsesi PT JICT ke HPH tanpa persetujuan pemerintah sebagai regulator.
Saat kantor Pelindo II digeledah beberapa waktu lalu, mengaku sempat menghubungi Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dia bisa melihat kekhawatiran dan terganggunya psikologis RJ Lino dan karyawannya.
"Saya kontak Pak Badrodin. Penggeledahan apa dan tentang apa? Saya bicara kalau bisa penggeledahan ini tidak mengagetkan. Karena kalau kemarin, saya melihat di TV, pelindo cukup mengagetkan, orang banyak, pakai senjata, itu yang kami lihat tekanan CEO ini, BUMN ini pada dasarnya profesional," ujar Menteri Rini di kantornya, Kamis (3/9).
Kini, setelah kasus Pelindo II ini diselidiki lewat jalur politik, yakni Pansus DPR, Rini menjadi salah satu orang yang menjadi target pemeriksaan. Namun Rini mangkir dari panggilan pemeriksaan Pansus beberapa hari lalu.
PMN untuk BUMN di RAPBN 2016
Tidak bisa dipungkiri penyebab utama mandeknya pembahasan RUU APBN 2016 adalah perdebatan antara pemerintah dan DPR soal Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 39 triliun untuk sejumlah BUMN.
MenteriBUMN Rini Soemarno sejak awal ngotot alokasi PMN itu dimasukkan dalam APBN 2016, kendati kondisi perekonomian sedang melambat.
Rini berpandangan justru PMN bermanfaat untuk menggenjot investasi. Sebab, dana PMN ini sebagian besar akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Dari rapat pleno Badan Anggaran (Banggar) DPR semalam, hampir semua fraksi mempersoalkan PMN untuk BUMN ini, kendati cuma Fraksi Partai Gerindra yang menolak pengesahan RUU APBN 2016.