Menteri Yuddy kritik absensi PNS Pemprov Jateng belum online

Begitu tiba di kantor BKD, Yuddy langsung menanyakan soal absensi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng), Jalan Ki Mangunsarkoro Kota Semarang, Jawa Tengah Jumat (15/7) pagi sekitar pukul 09.00 WIB.

Begitu masuk ke kantor itu, Yudi langsung menanyakan soal absensi seluruh PNS di lingkungan pegawai Pemprov Jateng.

"Di mana ya saya bisa lihat data absen pegawai se-Provinsi Jawa Tengah?" tanya Yuddy kepada pegawai yang menyambut kedatanganya.

Yuddy kemudian menanyakan berapa jumlah pegawai yang masuk hari pertama usai Lebaran. Selain itu juga menanyakan jumlah pegawai yang mengajukan izin cuti.

Dari data yang didapat oleh Yuddy usai melihat data absensi BKD Pemprov Jateng, dari 60 SKPD di bawah Pemprov Jateng tingkat kehadiran PNS usai libur Lebaran kemarin ada sebanyak 99 persen. Yuddy merasa senang dengan tingkat kehadiran PNS tersebut.

"Di Jawa Tengah, imbauan kami untuk tidak mengambil cuti pasca Lebaran ternyata saya lihat berjalan efektif," ungkapnya.

Yuddy juga mempertanyakan soal berapa jumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng yang pada jam itu tidak masuk, terlambat, mengajukan izin atau bahkan mengajukan cuti. Baik cuti hamil maupun cuti yang lainya.

Namun, ternyata Pemprov Jateng belum memiliki sistem online yang terkoneksi data daftar hadir atau absensi di seluruh SKPD. Maka Yuddy tidak mendapatkan jumlah atau data pegawai tersebut yang diinginkanya.

"Harusnya ada. Bisa dipasang di layar monitor besar. Seperti di bandara itu lho! Setiap saat bisa diketahui secara online siapa yang hadir, siapa yang cuti dan lainya. Per jam bisa diketahui," ucapnya.

Yuddy membeberkan, jika sudah ada sistem absensi PNS yang terkoneksi di Pemprov Jateng sehingga BKD Pemprov Jateng bisa dengan mudah melakukan kontrol, pemantauan maupun pengawasan.

"Ini juga dapat mendukung upaya Pemprov Jateng dalam keterbukaan data dan informasi serta menegakan kedisiplinan pegawai, yang belum ada di provinsi lain," terangnya.

Yuddy pada kesempatan itu juga mengomentari alat presensi yang masih menggunakan fingerprint. Menurutnya, alat fingerprint tidak bisa bertahan lama, jika dipergunakan setiap hari dengan jumlah pegawai yang banyak maka dalam setahun bisa rusak.

"Provinsi Jateng bisa meniru sistem presensi di Kabupaten Banyumas," ucapnya.

Yuddy membeberkan jika alat absensi di Banyumas sudah menggunakan sistem deteksi wajah dan retina mata.

"Harga alat hanya selisih sekira Rp 3 juta, penggunaannya juga lebih awet. Mending pakai ini saja (deteksi wajah dan retina), kalau fingerprint ditekan-tekan dalam setahun sudah rusak. Yang sudah ada pengadaan silakan lanjutkan. Kalau yang belum, saran saya lebih baik pakai alat deteksi retina," bebernya.

Kepala Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, BKD Provinsi Jateng, Pudji Tjahyono mengatakan, saat ini Provinsi Jateng memang belum menerapkan sistem presensi yang terkoneksi dengan SKPD lain secara online.

"Namun saat ini uji coba sistem ini sedang diterapkan di internal BKD Provinsi Jateng. Sekarang masih uji coba di internal pegawai BKD. Nanti bulan Agustus 2016 akan dimulai secara bertahap di 12 SKPD Pemprov Jateng dulu," pungkas Pudji menjelaskan kepada awak media.