MKD diminta tegas beri sanksi Politikus PPP yang pukul Mulyadi

Mahkamah Kehormatan Dewan diminta beri sanksi yang membuat jera.

Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bersikap tegas mengadili insiden pemukulan antara Politikus Demokrat Mulyadi dan Politikus PPP Mustofa Assegaf. Apalagi, insiden itu terjadi saat Komisi VII DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian ESDM.

Siti mengatakan, Mahkamah Kehormatan Dewan harus bisa menegakkan etika di parlemen. Dengan menanggapi kasus ini secara serius, dia yakin kejadian serupa tidak akan terulang lagi dikemudian hari.

"Kita mendorong agar dewan kehormatan sebagai penjaga etika dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas DPR RI, dengan bekerja secara serius dan tegas untuk mengatasi ini, agar kedepan tidak terulang lagi hal seperti ini, yang dapat memperburuk citra atau kesan etik terhadap parlemen," kata Siti dalam pesan singkat, Kamis (16/4).

Siti menilai, Mahkamah Kehormatan Dewan harus memberikan sanksi yang dapat membuat pelaku jera. Sebab, lanjut dia, berpolitik harusnya menggunakan etika, bukan fisik.

"Dengan pelanggaran seperti ini sanksi apa yang harus diberikan, termasuk untuk memberikan efek jera, dimana berpolitik menggunakan etika bukan menggunakan fisik. Karena di DPR itu kan bukan ring tinju, bukan ring adu gulat, tapi adu argumen, dan untuk beragumen harus memahami substansi," tandasnya.

Seperti diketahui, insiden terjadi saat Mulyadi meminta Mustofa berhenti berikan interupsi karena waktu yang digunakan sudah terlalu lama. Tak terima interupsinya dihentikan, Mustafa pun memukul Mulyadi berkali-kali di wajah hingga lebam.

Pemukulan itu terjadi ketika Mulyadi izin untuk ke toilet saat rapat dengan Kementerian ESDM berlangsung. Mustofa kemudian mengikuti Mulyadi ke belakang dan kembali terlibat cekcok hingga berujung pemukulan.

Atas pemukulan ini, Mulyadi pun melaporkannya kepada MKD.