MUI Lebak dan Pandeglang Tolak People Power
Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori mengaku merasa prihatin adanya ajakan pengerahan 'people power', bahkan sebelum adanya pengumuman secara resmi dari KPU RI.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pandeglang serta Lebak, Banten, menolak ajakan pengerahan 'people power' pada 22 Mei mendatang. Alasannya karena gerakan itu dinilai akan memecah belah sesama bangsa Indonesia.
"Masyarakat jangan terprovokasi oleh ajakan yang sekiranya memecah belah umat, apalagi ini bulan Ramadhan," tutur Ketua MUI Kabupaten Pandeglang KH Tubagus Hamdi Ma'ani seperti dilansir dari Antara, Jumat (17/5).
-
Apa yang dikatakan Ma'ruf Amin tentang Universitas Indonesia (UI)? Ma'ruf Amin mengapresiasi Universitas Indonesia (UI) sebagai kampus yang melahirkan gagasan dan inovasi. Hal itu disampaikannya saat membuka UI Industrial-Government (I-GOV) Expo 2023 yang digelar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Depok, pada 5 Desember 2023."UI merupakan kampus yang menjadi tempat lahirnya gagasan dan inovasi. UI juga menjadi kampus yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Ma'ruf Amin.
-
Apa yang diklaim oleh unggahan di media sosial X (Twitter) terkait dengan MUI? Beredar di media sosial X (Twitter) yang mengeklaim Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai 125 daftar produk pro Israel di Indonesia.
-
Siapa yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju? Pasangan diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus ini menjalani tes kesehatan sebagai syarat bakal cagub dan bakal cawagub Jakarta.
-
Kapan Mahalini resmi memeluk agama Islam? Yang pasti, Mahalini menjadi mualaf bulan ini setelah acara memapit kemarin," ujarnya.
-
Apa makna dari "umroh mabrur"? Makna kata "mabrur" dalam konteks Islam merujuk kepada perbuatan yang diterima atau diterima dengan baik oleh Allah SWT.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan para ketua umum partai di koalisi Indonesia Maju? Salah satu yang dibahas dalam pertemuan adalah pematangan calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
Menurutnya, gerakan 'people power' yang sesungguhnya telah dilakukan pada saat pemungutan suara pada 17 April 2019. Sehingga kini masyarakat harus legawa apa pun hasil dari pesta demokrasi itu.
Setelah Pemilu terlaksana, apabila terdapat sengketa semestinya menggunakan jalur konstitusional. Selain itu, menurut Hamdi, kini saatnya masyarakat kembali membangun persatuan bangsa.
"Kemarin kita menyuarakan 01 atau 02, maka setelah pemilu kita berpikir dewasa lebih baik satukan jadi tiga, kita ambil sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia," jelasnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori mengaku merasa prihatin adanya ajakan pengerahan 'people power', bahkan sebelum adanya pengumuman secara resmi dari KPU RI.
"Padahal kita ingin berjalan lancar dan baik, jika ada hal-hal yang dirasakan tidak sesuai harapan, mungkin bisa dikonfirmasi dan diselesaikan secara hukum," tegasnya.
Dia menolak ajakan 'people power' karena ingin bangsa dan negara dalam keadaan tenteram, damai, aman dan segera menata kembali persatuan bangsa. Masyarakat pun diimbau untuk tidak terpengaruh imbauan dan ajakan pengerahan 'people power', melainkan menunggu penetapan resmi penyelenggara pemilu.
"Hadist sudah menerangkan, jika ada kecurangan ya laporkan, bawa alat buktinya supaya diselesaikan secara hukum," tutupnya.
Baca juga:
MUI Garut Sebut People Power Hukumnya Haram
Ditanya Soal Ucapan People Power Eggi Sudjana, Kivlan Zen Mengaku Tak Tahu
Pengakuan Kivlan Zen Soal Pertemuan di Rumah Juang
Fahri Hamzah: Makar Cuma Bisa dengan Senjata, Deliknya Jangan Dikarang
Bara Hasibuan Minta Polisi Profesional Usut Dugaan Makar Amien Rais
Kivlan Zen Penuhi Panggilan Polda Metro Terkait Kasus Makar Eggi Sudjana