Munas Sayap PKB Perempuan Bangsa, Singgung Isu Ekonomi Perempuan hingga Kekerasan
Veronica Tan mengatakan promblematika yang harus dihadapinya di Kementerian, di antaranya dari pelecehan seksual hingga perdagangan orang.
Musyawarah Nasional (Munas) sayap kanan Partai PKB kembali digelar di Hotal Sultan, Sabtu (30/11). Di acara Munas yang ke V mengambil diskusi bertajuk tema 'Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya Menuju Indonesia Emas 2045',
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPA) Veronica Tan yang menjadi salah satu narasumber mengatakan promblematika yang harus dihadapinya di Kementerian, di antaranya dari pelecehan seksual, kekerasan hingga perdagangan orang.
- Penampilan Veronica Tan saat Nyoblos jadi Sorotan, Disebut Outfitnya Tak Pernah Gagal dan Aura Mahal
- Sangar Mengenakan Seragam Loreng, Potret Veronica Tan Eks Istri Ahok Semakin Bersinar saat Pendidikan di Magelang
- Veronica Tan: Perempuan Harus Smart dan Mandiri Karena Beban Berat Mendidik Anak
- Kementerian PPPA soal Pengasuh Ponpes Nikahi Santri: Miris, Saat Anak Mau Tuntut Ilmu Malah Alami Kekerasan Seksual
"Banyaknya laporan kasus, mulai dari pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kami sedang 'belanja masalah' untuk mencari akar permasalahannya," ucap Veronica dalam diskusi tersebut.
Beberapa hal seperti kekerasan dan lain sebagainya yang kerap ditemukan kaum perempuan dapat diselesaikan dengan faktor ekonomi.
Kata Veronica, kemandirian ekonomi perempuan mejadi pondasi agat terwujudnya kesetaraan gender.
"Perempuan tidak mandiri secara ekonomi, mereka bergantung pada suami atau pihak lain. Kalau ekonomi perempuan diberdayakan, mereka pasti berani speak up dan mengurus anak dengan lebih baik," ungkap dia.
Di saat yang bersamaan, aktor sekaligus seniman muda, Chiki Fawzi mengatakan dibutuhkan aksi nyata dari kaum hawa agar tidak lagi menjadi objek kekerasan.
"Dengan menyuarakan sesuatu dan membarenginya dengan aksi nyata, dampaknya akan lebih besar. Perempuan harus berdaya dulu, harus punya keterampilan," ucap Chiki.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati menyoroti soal keterbatasan KemenPPPA dalam hal memberdayakan perempuan, keterbatasan itulah yang membuat KemenPPPA tidak bisa terjun langsung.
"KemenPPPA tidak punya wewenang memberdayakan langsung. Kalau butuh dukungan UMKM, itu wewenang kementerian UMKM. Kalau ketenagakerjaan, itu ada Kemnaker," kata Rahayu.
Saraswati juga mengingatkan pentingnya pendidikan bagi perempuan. "Jangan bilang, 'buat apa kuliah S2 atau S3?' Kita harus memberdayakan anak-anak perempuan kita agar mereka bisa mendukung sesama perempuan," sambung dia.
Di saat yang bersamaan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh menyinggung soal budaya tantangan budaya dan tafsir agama dalam hal kesetaraan gender.
"Di masyarakat, budaya sering kali mendahulukan laki-laki, sementara perempuan diabaikan. Angka kematian ibu masih 184 per 100.000 kelahiran. Kita perlu menggandeng pemuka agama agar suara kesetaraan lebih didengar," pungkasnya.