Nasib Pansus Angket KPK setelah Bambang Soesatyo jadi Ketua DPR
Golkar telah menarik Bamsoet dari Pansus Angket KPK. Ketum Golkar bakal menarik kader dari jika Pansus tetap diperpanjang.
Nasib Panitia Khusus (Pansus) angket KPK menjadi sorotan setelah Bambang Soesatyo menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bamsoet, sapaan Bambang, memastikan tidak akan ada usulan untuk perubahan Undang-undang KPK. Alasannya lantaran masa kerja anggota DPR yang tinggal 18 bulan sehingga tidak ada cukup waktu untuk melakukan revisi UU, terlebih 2018 ini merupakan tahun politik.
"Disibukkan dengan Pilkada, Pileg, Pilpres enggak ada waktu lagi Prolegnas banyak yang harus diselesaikan, jadi tidak menjadi skala prioritas untuk itu (revisi UU KPK) kecuali KPK yang minta sendiri untuk ubah UU-nya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/1).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Kapan Golkar dan PAN menyatakan dukungannya kepada Prabowo? Menurut Aditya Perdana, sejumlah nama bisa dipertimbangkan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo di Pilpres 2024, setelah Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan.
Dia berharap Pansus segera menyelesaikan rekomendasinya. Serta tidak lagi melakukan pemanggilan-pemanggilan berbagai pihak terkait kinerja KPK.
"Saya harap nanti Pansus enggak ada panggilan-panggilan lagi. Yang ada hanya rapat-rapat untuk penyusunan rekomendasi dan kesimpulan," ujarnya.
Senada dengan Bamsoet, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendesak Pansus segera menyelesaikan rekomendasi akhir kinerja pada masa sidang kali ini. Golkar tidak mentoleransi segala macam pelemahan terhadap KPK.
"DPP juga minta Faksi Partai Golkar punya pandangan Pansus KPK agar segera diselesaikan, karena sudah cukup lama karena sudah masuk masa sidang," kata Airlangga di lokasi sama.
"Tidak mentoleransi segala macam yang melemahkan KPK ini amanat Munaslub, dan seluruh kader Partai Golkar wajib mentaati Munaslub," sambungnya.
Airlangga juga menginstruksikan pada Fraksi Partai Golkar untuk menarik anggota fraksi jika tidak menyelesaikan masa kerjanya pada sama sidang kali ini. Golkar memberi tengat waktu hingga 14 Februari.
"Bila pansus tidak diakhiri pada masa persidangan ini di mana jatuh pada tanggal 14 Februari, maka saya meminta menginstruksikan kepada pimpinan Fraksi Partai Golkar untuk menarik seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di Pansus tersebut," tandasnya.
Golkar kini resmi menarik keanggotaan Bamsoet dari Pansus Angket KPK. Sebab Bamsoet telah ditunjuk sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.
Pansus Angket KPK sudah satu kali diperpanjang masa kerjanya pada masa sidang beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim masih perlu waktu menyelesaikan kesimpulan dan rekomendasi untuk KPK.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyarankan Bamsoet mendorong kader berada dalam keanggotaan Pansus segera menyelesaikan tugas.
"Ya sebagai pimpinan DPR pasti beliau akan seperti itu. Karena Golkar menarik diri, Pansus KPK tidak relevan. Saya kira harus segera dibahas apakah memang Pansus KPK harus segera dihentikan," kata Mahyudin.
Setelah ditunjuk sebagai Ketua DPR, Bamsoet ditarik dari keanggotaan Pansus Angket KPK oleh Airlangga. Mahyudin menilai hal ini sebagai sikap Golkar bahwa Pansus tidak lagi relevan.
"Saya kira kalau ketua DPR nya dari Golkar Pak Bambang Soesatyo perintah dari partai menarik diri dari Pansus, saya kira pansus KPK sudah tidak relevan lagi," tegasnya.
Wakil Ketua MPR ini setuju jika kerja Pansus segera dihentikan. Langkah ini bisa membuat KPK bekerja maksimal memberantas korupsi di Indonesia.
"Biarkan KPK bekerja lebih maksimal tidak terlalu banyak pikiran terbelah pikiran menangani ikut memikirkan masalah Pansus lagi fokus menangani kasus-kasus korupsi di Indoensia," tandasnya.
Baca juga:
Bamsoet: Saya jamin tidak ada usulan revisi UU KPK
PDIP minta Golkar tak tarik diri dari Pansus Angket KPK
Politikus Golkar sarankan Bamsoet dorong fraksi hentikan Pansus KPK
Ketum Golkar minta Pansus KPK di DPR segera diakhiri
Ketum Golkar minta kader di Pansus Angket KPK segera buat rekomendasi