Negara rugi besar di pemilu 2014, integritas KPU dipertanyakan

Aspek integritas KPU patut dipertanyakan. Apalagi kalau munculnya rekomendasi BPK bagaimana aspek integritas KPU.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut ada dua konsekuensi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 334 miliar dalam Pemilu 2014. Salah satu dampaknya adalah pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar bulan Desember tahun ini bisa ditunda.

"(Penundaan atau tidak) nanti tergantung audit. Apalagi ada warning dari BPK untuk Pilkada serentak seperti masalah Bawaslu, Kepolisian belum dianggarkan," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/6).

Kemudian dampak kedua dari temuan BPK itu, kepercayaan masyarakat dan pihak lain terhadap integritas KPU memudar. Sehingga, nantinya kepercayaan publik kepada KPU sebagai pihak penyelenggara negara pun akan dipertanyakan.

"Dari aspek integritasnya gimana, apakah KPU tetap sebagai penyelenggara Pilkada. Aspek integritas KPU patut dipertanyakan. Apalagi kalau munculnya rekomendasi BPK bagaimana aspek integritas KPU. Kira-kira KPU penuhi syarat enggak jadi pelaksana pilkada dengan adanya ikhtisar laporan BPK," ujarnya.

Namun, Wakil Ketua Umum PAN ini berharap pilkada serentak tidak ditunda. Mengingat, gelaran pilkada serentak ini pertama kali dilakukan.

"Pilkada serentak jangan jadi noktah merah karena ini pertama kali dilakukan," katanya.