Negara Suntik Modal ke BSI, Wapres Minta Penyertaan Saham Dilakukan Cermat

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Tanah Air. Salah satunya dengan menyuntikkan modal negara ke Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui saham seri A Dwiwarna.

2022-02-25 09:16:29

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Tanah Air. Salah satunya dengan menyuntikkan modal negara ke Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui saham seri A Dwiwarna.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar proses penyertaan saham Dwiwarna pada bank hasil penggabungan tiga bank Himbara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, itu dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasannya dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Saya minta dilakukan secara cermat sesuai dengan aturan yang ada. Apa yang sudah direncanakan oleh Kementerian BUMN agar dapat dieksekusi dengan baik, dengan pengawasan dari BPKP," katanya saat memimpin Rapat Penyertaan Modal Negara melalui Saham Dwiwarna pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, dikutip dalam keterangan pers, Jumat (25/2).

Lebih lanjut, Wapres juga mengingatkan agar upaya penyertaan modal negara tersebut tidak mengganggu permodalan dan merugikan posisi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BSI, mengingat 3 (tiga) bank PSP ini merupakan perusahaan publik. Dia juga berharap hal itu juga dapat menguntungkan perusahaan dan negara.

"Secara strategi bisnis, opsi ini harus menguntungkan perusahaan dan membawa maslahat bagi negara dan masyarakat," pintanya.

Advertisement

Hak Istimewa Negara

Kemudian Ma'ruf juga menuturkan bahwa untuk menumbuhkan BSI, diperlukan kepemilikan negara secara langsung. Dia menjelaskan nantinya negara memiliki hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar.

"Negara nanti memiliki hak-hak istimewa untuk menyetujui perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memperhatikan Dewan Pengurus (Direksi), dan juga memantau perkembangannya lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan bahwa Kementerian BUMN akan melakukan percepatan penyertaan modal negara melalui saham Dwiwarna di BSI pada kuartal ketiga tahun ini. Hal itu kata Erick hasil diskusi bersama jajaran Direksi Himbara.

"Insyaallah Pak Wapres, saya sudah diskusi dengan para Direksi Himbara untuk saham Dwiwarna ini kita akan pastikan terjadi di tahun ini," ungkapnya.

Tidak hanya itu, menurut Erick, BSI juga akan menarik unit BTN Syariah untuk memperkuat posisi dan memperbesar kapasitas pasarnya. Erick membeberkan hal itu yang diharapkan, sehingga BSI semakin besar.

"Semakin kuat, dalam arti kapitalisasi pasar dan tentu dorongannya untuk industri perbankan," terangnya.

Tingkatkan Produktivitas Industri Halal Indonesia

Erick menambahkan, BSI ke depan diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Halal Indonesia yang saat ini masih belum masuk lima besar dunia.

"Kalau kita lihat, kita merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi tingkat produktivitasnya belum masuk lima besar Industri Halal dunia. Karena itu kita dorong BSI ke sana," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan bahwa sebagai lembaga pengawasan, BPKP siap membantu mengawasi proses penyertaan saham Dwiwarna di BSI hingga tingkat risiko dan compliance-nya.

"Kami siap mengawal proses ini supaya dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," tegasnya.

Turut hadir pada rapat ini, Direktur Utama Bank BRI Sunarso, Direktur Utama Bank BNI Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi.

Sementara Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien, serta Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha Ahmad Lutfie.

(mdk/yan)