Ombudsman RI Minta Pemerintah Tidak Memperjualbelikan Vaksin Covid-19
Anggota Ombudsman RI Bidang Kesehatan, Indraza Marzuki Rais mengatakan selama belum terjadi kekebalan kelompok, maka tidak tepat jika vaksin Covid-19 diperjualbelikan.
Ombudsman RI meminta pemerintah untuk tidak memperjualbelikan vaksin COVID-19 sebelum kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat tercapai. Anggota Ombudsman RI Bidang Kesehatan, Indraza Marzuki Rais mengatakan selama belum terjadi kekebalan kelompok, maka tidak tepat jika vaksin Covid-19 diperjualbelikan.
"Sudah komunikasi dengan Kemenkes (Kementerian Kesehatan), sepanjang belum terjadinya kekebalan komunal maka tidak etis dan tidak adil masyarakat harus membeli vaksin COVID-19," ujar Indraza dilansir Antara, Rabu (8/9).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana kasus-kasus viral ini diusut polisi? Ragam Kasus Usai Viral Polisi Baru Bergerak Media sosial kerap menjadi sarana masyarakat menyuarakan kegelisahan Termasuk jika berhubungan dengan kepolisian yang tak kunjung bergerak mengusut laporan Kasus viral yang baru langsung diusut memunculkan istilah 'no viral, no justice'
-
Siapa yang mengumumkan penemuan vaksin kanker? Presiden Vladimir Putin mengungkapkan bahwa mereka kini selangkah lebih dekat untuk penemuan vaksin kanker.
Di samping itu, lanjut dia, akses vaksinasi COVID-19 di sejumlah daerah juga masih sulit didapatkan oleh masyarakat, dengan demikian, menjadi tidak adil kalau masyarakat harus membeli vaksin COVID-19.
Maka itu, Indra juga meminta kepada pemerintah untuk mengawasi sejumlah klinik atau tempat vaksinasi yang menjual vaksin COVID-19, terutama vaksin ketiga atau booster di masyarakat.
"Daerah lain masih ada yang persentase angka vaksinnya 10-15 persen, mereka juga memerlukan vaksin," katanya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah soal edukasi manfaat vaksinasi.
"Edukasi manfaat vaksinasi kepada masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah," katanya.
Hal senada juga disampaikan Co-Inisiator LaporCovid-19, Ahmad Arif. Ia mengatakan, selama pandemi belum selesai maka vaksin COVID-19 harus gratis bagi seluruh masyarakat.
"Poinnya adalah selama pandemi ini masih terjadi maka tidak etis untuk diperjualbelikan," ujarnya.
Menurut dia, kalau vaksin COVID-19 diperjualbelikan di pasar maka yang bisa mengakses dan membeli vaksin itu adalah hanya orang-orang yang memiliki uang saja.
Sementara itu berdasarkan data Kemenkes, masyarakat Indonesia yang telah mendapatkan dua dosis vaksin COVID-19 saat ini mencapai 39.721.571 orang.
Kemudian, sebanyak 69.194.539 orang telah mendapatkan dosis pertama dari berbagai jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia.
Pemerintah menargetkan 208.265.720 warga Indonesia menjalani vaksinasi lengkap atau menerima dua dosis vaksin COVID-19 untuk mendapatkan kekebalan kelompok akan penyakit itu.
Baca juga:
Vaksinasi Covid-19 Jadi Stimulus Bangkitnya Pengusaha Ritel
Masyarakat Jangan Terjebak Euforia, Lonjakan Covid Masih Terjadi di Berbagai Negara
Anies Ajak 3,17 Juta warga ber-KTP DKI Jalani Vaksinasi
Luhut: Teknologi Pabrik Vaksin di Pulogadung Sama dengan Pfizer
Update Masyarakat Telah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis 1, 2 dan 3