Ormas MKGR Isyaratkan Dukung Airlangga jadi Ketum di Munas Golkar
"Kita sudah evaluasi beliau sudah berhasil mempertahankan marwah Partai Golkar,"
Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) memberikan bocoran terkait arah politik dalam Munas Partai Golkar yang akan dilaksanakan Desember tahun ini. Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR Tumpal Sianipar mengatakan pihaknya kemungkinan mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dukungan itu diberikan berdasarkan evaluasi atas kepemimpinan Airlangga. MKGR, kata Tumpal, menilai Airlangga mampu mempertahankan marwah Golkar.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Sebenarnya dalam pembahasan di internal sudah ada, artinya kita sudah melakukan evaluasi kepemimpinan yang sedang berjalan di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Kita sudah evaluasi beliau sudah berhasil mempertahankan marwah Partai Golkar. Pertama konsistensi terhadap keputusan Munas yaitu mendukung sepenuhnya Jokowi sebagai presiden periode 2019-2024," kata Tumpal melalui keterangan tertulis, Selasa (2/7).
Kedua, Partai Golkar dalam Pemilu 2019 berhasil menempatkan posisi kedua partai secara nasional. Oleh karenanya, kata Tumpal, pihaknya mengisyaratkan mendukung Airlangga baik secara pribadi maupun sebagai ketua umum untuk melanjutkan kepemimpinannya.
"Oleh karena itu kemungkinan besar kami mendukung Airlangga Hartarto hanya ditempatkan keputusan organisasi saja," ujarnya.
MKGR ternyata terbelah terkait dukung mendukung calon Ketum Partai Golkar. Sebab, Wakil Ketua Umum DPP MKGR Arman Amir menyatakan dukungan kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Penyerahan surat dukungan diserahkan langsung di kediaman Bamsoet di Jakarta, Senin (1/7).
Arman beralasan, dukungan kepada Bamsoet karena catatan evaluasi terhadap kepemimpinan Ketum Golkar Airlangga Hartarto selama Pemilu 2019.
"Airlangga sebagai ketum gagal mengkonsolidasikan partai sehingga perolehan suara turun drastis menjadi 85 kursi," kata Arman.
Dukungan tersebut berimbas ke internal ormas pimpinan Koordinator Bidang Kesra DPP Golkar Roem Kono itu. Arman terancam disanksi oleh MKGR. Tumpal menegaskan jika belum adanya persetujuan atau keputusan dari DPP maka Arman telah melanggar konstitusi DPP Ormas MKGR.
"Nah karena itu kalau itu tidak ada semua, maka dia sudah menabrak konstitusi DPP Ormas MKGR. Terlepas dia mendukung siapapun juga dalam persiapan munas partai golkar maka ini harus sesuai internal DPP Ormas MKGR, mau dia dukung sia A atau si Z itu urusan kedua tapi langkah yang diambil itu, yang sifatnya langkah eksternal politik itu sudah melanggar aturan," tegas Tumpal.
Dia mengingatkan seluruh keluarga besar MKGR untuk berdisiplin dalam komunikasi politik. MKGR, kata Tumpal, tidak pernah terjadi dualisme terkait sikap politik di Partai Golkar.
"Kalau tidak dia sudah buat kesalahan konstitusional, sudah pasti kena sanksi. Dari dulu DPP Ormas MKGR tidak ada dualisme, tidak ada kepentingan individu memecah barisan DPP Ormas MKGR. Boleh di luar gunjang ganjing tapi di dalam kita tetap solid di bawah kepemimpinan Roem Kono atau Sekjen di bawah Adies Kadir," klaim Tumpal.
Baca juga:
Dedi Mulyadi Sebut Jokowi Mewanti-Wanti Golkar Jangan Terpecah
Ajak DPD I ke Istana, Airlangga Sebut Jokowi Minta Golkar Diperkuat
DPD Golkar Riau Lihat Ada Main Mata dalam Perebutan Kursi Ketua Umum
Tanggapi Rizal Mallarangeng, Golkar Kepri Sebut Dukungan ke Bamsoet Suara Arus Bawah
Airlangga Ajak Ketua DPD Golkar se-Indonesia Bertemu Jokowi di Istana