Pakar Tata Negara Ingin Ada Pembatasan Jatah Menteri dari Parpol
Pakar Tata Negara Ingin Ada Pembatasan Jatah Menteri dari Papol. Menteri yang masuk ketegori konstitusional sebagai trium virat harus dari profesional.
Para pakar hukum tata negara berkumpul dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6. Para pakar menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait kabinet presidensil yang efektif.
Hasil dan rekomendasi KNHTN ke-6 menjelaskan terkait posisi tawar presiden dan partai-partai dalam penyusunan kabinet dan terkait evaluasi sistem pemilu.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Siapa yang mengunjungi Presiden Jokowi di Indonesia? Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan dari pemimpin Gereja Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 4 September 2024.
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
"Hal yang perlu dievaluasi adalah pemisahan pemilu serentak menjadi level daerah dan level nasional, meninjau presidential threshold, visi dan misi capres harus menjadi living document dan jarak waktu antara pengumuman hasil pemilu yang terlalu jauh dengan waktu pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden terpilih sehingga membuka terlalu banyak ruang untuk melakukan negosiasi politik," kata Ketua Panitia KNHTN ke-6, Bivitri Susanti, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).
Bivitri mengatakan adanya koalisi partai sangat membatasi hak prerogatif presiden dalam penentuan kabinet. "Karena presiden harus memperhitungkan posisi partai politik dalam pemerintahan. Padahal, di sisi lain, ada keinginan kuat untuk memiliki kabinet yang profesional," katanya
Oleh karena itu, kata Bivitri, penting untuk membatasi jumlah menteri yang berasal dari partai politik. Selain itu, hak prerogatif presiden harus dimaknai secara mutlak pada kriteria atau kualifikasi menteri.
"Meski partai politik bisa saja menawarkan kader-kader ataupun profesional yang terafiliasi dengan partainya untuk menduduki jabatan menteri, namun kriteria itulah yang harus menjadi ukuran pemilihan, maupun evaluasi menteri, oleh presiden," ujarnya.
KNHTN mengusulkan syarat untuk posisi menteri. Pertama mutatis dan mutandis dari syarat presiden. Kedua, melalui mekanisme fit and proper test, ketiga menambah syarat keahlian terkait bidang yang akan jadi tugas, empat memiliki kemampuan pemahaman administrasi negara, kelima memiliki kapabilitas, integritas dan aksesbilitas.
"Terakhir memiliki kemampuan sebagai penghubung dalam birokrasi, standarisasi proses kerja dan output dan membangun budaya organisasi," katanya.
KNHTN juga menyebut harus ada pembatasan yang jelas jabatan menteri mana saja yang harus profesional atau boleh dimasuki parpol. Menteri yang masuk ketagori konstitusional sebagai trium virat harus dari profesional.
"Sebagai trium virat yaitu menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan harus diduduki oleh orang profesional. Begitu juga menteri-menteri yang mensyaratkan keahlian khusus," katanya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Dinilai Mendapat Tekanan saat Utak Atik Menteri
PKB dan PDIP Dukung Sikap Jokowi Tak Mau Diganggu soal Pemilihan Menteri
Jokowi Pimpin Rapat Terbatas soal Industri 4.0
Golkar Pastikan Tak Pernah Tekan Presiden Jokowi Soal Kabinet
PPP dan NasDem Tak ingin Ikut Campur Urusan Menteri