Menimbang Untung Rugi Wacana Pemilihan Kades Lewat Parpol
Salah satu alasan DPR mewacana hal tersebut karena melihat pertarungan dalam Pilkades lebih keras bahkan banyak korban jiwa.
Manajer Pemantauan Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu menyebut wacana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui Partai Politik (Parpol) memberikan banyak dampak positif dalam sistem politik.
Adi menjelaskan dampak positif yang dihasilkan jika wacana tersebut dijalankan dapat memberikan dampak positif baik dari kaderisasi partai politik hingga penyelenggara pemilu.
"Untuk partai politik misalnya, kepengurusan dan kaderisasi bisa maksimal sampai ke akar rumput. Untuk penyelenggara selama tidak ada tahapan pemilu dan pilkada mampu mengaplikasikan tugas dan fungsinya ditingkat desa dengan pembentukan badan adhoc di desa," katanya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (1/11).
Namun, Adi mengatakan wacana tersebut juga dapat berpotensi memberikan dampak negatif jika tidak ada regulasi atau peraturan tingkat perundang-undangan yang jelas dalam mekanisme pelaksanaannya.
Mengenai dampak dalam sistem sosial masyarakat, Adi menyebut kebijakan tersebut mampu memberi perubahan secara sosial dan budaya dalam masyarakat.
“Tentu secara sosial dan budaya di masing-masing daerah akan sangat berdampak. Misal pemilihan kepala desa yang biasanya dipilih melalui musyawarah antar tokoh masyarakat atau kepala adat, kini diubah menjadi sistem pemilihan/voting tentu akan ada polarisasi dan gesekan antar masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, memunculkan wacana agar pencalonan Pilkades memakai partai politik. Sebab dalam pengamatannya, persaingan Pilkades justru lebih kejam bahkan brutal.
"Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak," kata Doli dalam rapat Baleg DPR, dikutip Jumat (1/11) .
Reporter Magang : Maria Hermina Kristin
