PAN Nilai Tak Elok Jika Pemerintah Beli Mobil Dinas Baru Menteri
PAN Nilai Tak Elok Jika Pemerintah Beli Mobil Dinas Baru Menteri. Menurut Yandri saat ini mobil para memberi dan pejabat negara juga masih dalam keadaan baik dan layak guna. Sehingga belum perlu ada pembekuan mobil baru.
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai tidak elok jika pemerintah membelikan mobil dinas baru untuk para menteri. Sebab, kata dia, saat ini kondisi ekonomi Indonesia tengah sulit.
"Nah kita minta perhatiannya Pak Jokowi di tengah ekonomi yang sedang melambat ekonomi sulit kemudian rakyat masih banyak yang miskin dan lain lain problem bangsa masih banyak yang lain saya kira tidak elok kalo mobil mewah itu dimunculkan di tengah kesulitan-kesulitan kita," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Apa yang dilakukan mobil dinas pejabat tinggi TNI AU saat terjebak macet? Sebuah mobil Fortuner bernomor polisi pejabat tinggi TNI AU terjebak macet di sekitar Halim, Jakarta Timur. Kondisi jalan terlihat padat, saat jam pulang kerja. Selama perjalanan pula, mobil dinas TNI tersebut tidak terlihat menyalakan sirine dan rotator.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
Menurut Yandri saat ini mobil para memberi dan pejabat negara juga masih dalam keadaan baik dan layak guna. Sehingga belum perlu ada pembekuan mobil baru.
"Saya pikir masih bagus-bagus kok untuk menteri berikutnya masih layak pakai lah menurut saya dan saya yakin Pak Jokowi nih belum tahu kalau Pak Jokowi tahu saya yakin dibatalkan kembali seperti tender-tender yang dulu kan ada tender-tender untuk pengadaan mobil untuk lembaga-lembaga tinggi itu kan dan Pak Jokowi tidak setuju, dibatalkan," ungkapnya.
Tambahnya, jika ada pengadaan mobil menteri juga perlu didata lebih lanjut berapa total mobil yang diperlukan. Serta bukannya langsung membuka tender mobil untuk menteri.
"Kalau pun mau beli kan masih bisa 20 Oktober pelantikan presiden berarti mungkin tanggal 30 terakhir pengumuman kabinet, misalkan nih. Berapa orang? Ya sambil tunggu mobil baru mungkin mobil lama masih bisa digunakan toh diambil langsung sama negara mobil-mobil menteri yang enggak jadi menteri lagi," ucapnya.
Baca juga:
Roy Suryo Usul Menteri Pakai Mobil Rental, Tak Perlu Beli Baru
Hidayat Nur Wahid: Dana Rp140 M Lebih Baik Renovasi Sekolah daripada Mobil Menteri
Mobil-Mobil Dinas Pejabat Indonesia Harganya di Atas Rp 1 Miliar
Kemenkeu: Pajak mobil Menkeu sudah dibayarkan, pelat nomor baru dikirim hari ini
Pajak mobil dinas Menkeu dikabarkan telat, Sandiaga bilang 'OMG'
Dirlantas Polda duga pajak mobil dinas Menkeu mungkin lupa dibayarkan