Panglima TNI antisipasi serang siber saat Pilkada dan tahapan Pilpres
Panglima TNI antisipasi serang siber saat Pilkada dan tahapan Pilpres. Dirinya mengaku, sudah mengantisipasi munculnya serangan siber dengan mengontrol informasi-informasi yang berisi ujaran kebencian maupun berita hoaks. Ia menegaskan, soliditas antara TNI - Polri dalam mengawal Pilkada serentak saat ini tetap terjaga
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut pihaknya mengindikasi adanya kemungkinan- serangan siber yang dilakukan sekelompok orang. Tujuannya untuk melakukan ujaran kebencian maupun penyebaran berita hoaks dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 maupun tahapan Pilpres 2019.
Hadi mengatakan, TNI bersama Polri bertanggung jawab untuk mengantisipasi apabila ancaman-ancaman tersebut terjadi.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
"Tahun ini akan diselenggarakan Pilkada serentak yang akan dilakukan di 171 daerah di seluruh Indonesia, serta tahapan Pilpres 2019. Tentunya hal ini akan menentukan stabilitas jalannya roda pemerintahan, baik di pusat maupun daerah," ucap Hadi, usai memberikan materi kuliah umum di Universitas Pertahanan (Unhan), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/3).
Dirinya mengaku, sudah mengantisipasi munculnya serangan siber dengan mengontrol informasi-informasi yang berisi ujaran kebencian maupun berita hoaks. Ia menegaskan, soliditas antara TNI - Polri dalam mengawal Pilkada serentak saat ini tetap terjaga.
"Kalau TNI dan Polri sudah solid, pasti keamanan terjaga. Pesta demokrasi ini akan berjalan dengan tenang," kata Hadi.
Lanjut dia, dalam militer, dunia siber sekarang sudah menjadi hal yang sangat vital dan merupakan salah satu domain dalam operasi militer (cyber space domain).
Hal yang unik dari cyber space domain itu, sebut dia, bahwa peperangan modern saat ini tergantung dari kesuksesan menguasai teknologi. "Jika dulu penguasaan wilayah secara fisik sebagai yang utama, maka dalam nuansa kekinian, itu lebih kepada virtual yaitu penguasaan dan pengelolaan terhadap wilayah dunia maya," tutur dia.
Sementara itu Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Yoedhi Swastanto mengatakan, jajarannya akan bersinergi untuk menghasilkan lulusan-lulusan mahasiswa yang ahli dalam dunia IT. Hal itu, untuk menunjang skill dan kemampuan mahasiswa Unhan dalam memberikan kontribusi dalam penanganan serangan siber.
"Kedatangan Panglima TNI juga sekaligus kita ingin mengetahui kebijakan TNI di dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Beliau tadi juga menyampaikan dukungan strateginya, khususnya ancaman di dunia maya," tuturnya.
Baca juga:
'Semakin cepat penetapan tersangka oleh KPK semakin baik bagi pemilih'
PWNU Jatim minta keterlibatan aktif organisasi Muslimat NU dalam pilkada dihentikan
KPK sarankan pemerintah buat Perppu pergantian calon kepala daerah kena pidana
Mendagri sebut pengumuman tersangka calon kepala daerah kewenangan KPK
KPU Sumut tak gentar dipidanakan JR Saragih