'Pansus Pelindo rawan intervensi pihak ingin turunkan Menteri Rini'

Di tengah banyaknya permasalahan bangsa, DPR malah lebih fokus membentuk pansus-pansus.

Pansus Pelindo dikhawatirkan tumpang-tindih karena proses hukum masih sedang berlangsung. Untuk itu, diharapkan Pansus Pelindo tak mendiskreditkan seseorang.

"Pansus sudah bekerja dan suka atau tidak proses politiklah yang terjadi. Yang perlu diawasi publik adalah jangan sampai proses politik menafikan proses hukum yang sedang berlangsung dan mendiskreditkan seseorang," ujar Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Firman Manan, Sabtu (31/10).

Firman mensinyalir, Pansus Pelindo akan menjadi bola liar dari proses politik di DPR. Hal itu karena, lanjutnya, Pansus tidak lagi murni untuk menyelidiki kasus di Pelindo II namun diarahkan untuk mendiskreditkan seseorang seperti Menteri BUMN Rini Sumarno yang merupakan atasan RJ Lino sebagai Dirut Pelindo II.

"Pansus sangat rentan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu yang menginginkan Rini Soemarno segera meninggalkan jabatannya sebagai Menteri BUMN. Hal ini terlihat saat pansus berlangsung kurang fokus mengungkap permasalahan pokok yang terjadi di Pelindo II," ujarnya.

Firman juga menyayangkan kinerja DPR saat ini. Di tengah banyaknya permasalahan bangsa, DPR malah lebih fokus membentuk pansus-pansus. Sementara tugas legislasi cenderung terabaikan.

Padahal, kata Firman, masalah asap dan ekonomi merupakan hal yang lebih penting mendapat fungsi pengawasan DPR saat ini. Sedangkan Pansus Pelindo merupakan bagian terkecil dari salah satu badan usaha milik negara.

"Sudah mulai kelihatan kemana arah dari Pansus itu. Saya tak begitu yakin Pansus itu bisa bebas dari kepentingan politik. Kasus Pelindo hanya menjadi untuk mendiskreditkan seseorang," pungkasnya.