Paparkan Transformasi Hukum dan HAM di Indonesia, Prabowo Singgung Gaji Hakim

Calon Presiden (capres), Prabowo Subianto, menjelaskan strategi dalam transformasi hukum dan HAM di Indonesia.

Prabowo sempat menyinggung soal kenaikan gaji dari para hakim yang ada di Indonesia, saat berbicara dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah bersama Calon Pemimpin Bangsa, yang digelar di Universitas Muhammdiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11).

Pernyataan Prabowo ini dikemukakan, setelah ia mendapatkan pertanyaan dari panelis Prof Nurul Barizah, salah satu panelis bidang Hukum dan HAM. Saat itu, sang panelis bertanya soal berbagai persoalan hukum di Indonesia.

Prabowo lantas menjawab, jika berbagai persoalan hukum harus dilihat dari hulu dan penyebab masalah. Penentu dari persoalan hukum menurutnya adalah hakim.

"Kalau berbicara tentang hukum yang paling menentukan soal kualitas hukum adalah hakim. Kunci masalahnya hakim harus dijamin hidupnya agar tidak disogok. Kalau perlu hakim gajinya paling tinggi," kata Prabowo.

Prabowo menambahkan, di era Presiden Jokowi, penguatan hukum sudah dicanangkan dengan meningkatkan, menerima, mengelola dan menjaga kekayaan agar anggaran cukup. Salah satunya dengan memperbaiki gaji hakim.

"Ini saya juga belajar dari negara lain. Di Inggris, Mahkamah Agung gajinya lebih besar dari Perdana Menteri, rumah dinas lebih besar dari istana, transportasi lebih mewah. MA di Inggris dan Amerika diangkat seumur hidup kecuali mengundurkan diri. Ini langkah untuk memperkuat hukum," ujar dia. 

Terkait HAM, Prabowo juga menegaskan beberapa kasus pelanggaran HAM seperti kasus Rempang harus diwaspadai karena banyak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Ia berpandangan bahwa dalam kasus-kasus ini yang paling adalah kehendak dari pemimpin.

"Kita harus tahu bahwa kehendak Presiden tidak mengizinkan pelanggaran. Sedangkan di koalisi saya (Indonesia Maju) kita ingin meninggalkan legacy dan meninggalkan pelajaran," terangnya. 

Persoalan HAM lain yang jadi perhatian Prabowo adalah kasus Papua. Menurutnya pendekatan hukum secara soft akan lebih baik dalam penyelesaian persoalan ini. Berdasarkan data yang dimiliki kelompok separatis sedikit. Tapi memang mereka meneror rakyat sendiri.

"Karena itu pendekatan harus manusiawi untuk menghentikan kekerasan. Kita pengen pendekatan soft. Pendekatan penyelesaian politik damai, diusulkan ke mereka tutup buku. Tanggalkan senjata, kembali kemasyarakat. Dan sekarang saya belum jadi presiden, jadi saya tidak berjanji amnesti. Tapi kalau jadi, insya Allah, saya akan buat amnesti untuk kasus Papua," jabarnya.

Diketahui, Prabowo Subianto menghadiri Dialog Terbuka yang digelar UM Surabaya. Di kesempatan ini, Prabowo tanpa didampingi wakilnya, Gibran Rakabuming Raka di uji oleh Prof Syafi' A Mughni. MA., (Bidang Keagamaan dan Hubungan Luar Negeri), Dr dr Sukadiono (Bidang Kesehatan dan Kesejahateraan Sosial), Prof Dr Nazaruddin Malik (Bidang Ekonomi dan Investasi), Prof Nurul Barizah (Bidang Perempuan, Hukum dan HAM) dan Dr Suko Widodo (Bidang Pendidikan Kebudayaan dan Politik).