Pascapilkada serentak, Mahkamah Konstitusi jadi fokus pengamanan
Sebab biasanya, pasangan yang menggugat ke MK pasti akan membawa banyak massa.
Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang paling sering dituju setelah proses pemilihan umum dilangsungkan. Biasanya, pasangan yang tidak terima dengan kekalahannya akan mengajukan gugatan ke gedung yang terletak di Jl Medan Merdeka Barat itu.
Hal itu rupanya sudah menjadi perhatian Polda Metro Jaya. Menurut Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian, pihaknya akan mengantisipasi keamanan di Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Pilkada serentak mendatang.
"Pasca Pilkada nanti, kita akan tingkatkan pengamanan ke MK. Karena nanti kalau ada sengketa-sengketa Pilkada. Bayangkan saja ada 269 kabupaten, kota dan provinsi yang ikut pilkada serentak," ujar Tito di Polda Metro Jaya, Jumat (14/8).
Tetapi, kata Tito, pihaknya tidak mengetahui mekanisme penyelesaian pilkada. Namun berkaca dari tahun lalu, penyelesaian sengketa pilkada masih melalui MK.
"Apakah akan terpusat di MK, atau mungkin dengan cara lain seperti video conference. Kalau seandainya terpusat, bila lebih dari 100 gugatan (Pilkada) kan memerlukan pengamanan ekstra ketat. Karena akan banyak yang datang ke MK, ini semua sedang kita antisipasi," katanya.
Lebih jauh ia menjelaskan, bila mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada masih melalui MK, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan MK.
"Kalau persidangannya sama seperti yang lalu semuanya di MK, maka kita akan koordinasi dengan MK. Kalau ada mekanisme lain misalnya, dilimpahkan di pengadilan tinggi, atau pengadilan negeri jadi lebih ringan sih," pungkas Tito.
Baca juga:
Dibatalkan pencalonannya, balonbup Muratara polisikan DPD Hanura
Konflik internal, Golkar tidak ikut Pilkada di 9 daerah Jateng
Pantau verifikasi calon di KPU, Bawaslu Jateng ngeluh tak beri akses
Setelah ditetapkan, pasangan calon kepala daerah akan dikawal polisi
Terima uang mahar politik, politikus PKPI di Papua dibekuk polisi
Tunggu penetapan KPU, Mendagri siapkan Plt untuk 80 daerah
Mendagri sebut bukan salah KPU Pilkada di 4 daerah ditunda
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.