PDIP Desak Jokowi Jadikan Kudatuli Sebagai Pelanggaran HAM Berat

Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning mendorong agar kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli, dimasukkan ke dalam daftar kasus pelanggaran HAM berat. 

Hal itu diungkapkan Ribka saat menghadiri acara diskusi dalam rangka peringatan 27 Juli 1996 bertajuk 'Kudatuli, Kami Tidak Lupa', di Gedung DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro No. 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7).

"Kita akan protes dan berjuang untuk supaya peristiwa 27 Juli masuk dalam pelanggaran HAM berat setuju ya, besok ya," kata dia.

Ribka mengungkit kembali pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut setidaknya ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Namun, dalam daftar itu tidak ada soal Kudatuli.

"Kan kemarin itu Jokowi mengumumkan pelanggaran HAM berat itu ada 12, 65, terus Lampung, dan lain-lain termasuk Semanggi. Ini tentang 27 Juli nggak masuk pelanggaran HAM berat" ucap dia.

Padahal, kata Ribka, Kudatuli merupakan bagian dari perjalanan reformasi. Menurut dia, bila tidak ada peristiwa 27 Juli, maka tidak ada reformasi.

"Tonggaknya adalah kasus 27 Juli. Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa jadi gubernur, tidak ada reformasi. Tidak ada anak petani bisa jadi bupati, walikota, tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden," ujar dia.

"Peristiwa 27 Juli maka ada satu perubahan yang dahsyat yaitu bisa semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai," sambung dia.

Ribka mengatakan, tanggal 27 Juli 2024 nanti peristiwa Kudatuli genap 28 tahun. Tak dipungkiri Kudatuli menjadi pemantik lahirnya demokrasi di Indonesia.

"Tidak ada Kudatuli, tidak ada kebebasan pers," tegas dia.

Karena itu, Ribka mengajak kader PDI Perjuangan dan aktivis ikut mendesak Presiden Jokowi memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kita nggak bisa kalau nggak ngelawan sendiri harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama ini?” ucap dia.