PDIP dukung rencana Jokowi selesaikan pelanggaran HAM masa lalu
Terkait masalah bangkitnya PKI, Masinton merasa ada menjadikan bahan ini sebagai manuver politik.
Politisi PDIP, Masinton Pasaribu mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu. Sehingga masalah ini makin membuat bangsa bersatu.
"Saya pikir sebagai pemimpin kita harus mengedepankan rasa persatuan dan dengan cara menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu," kata Masinton saat menghadiri Puncak Perayaan Ulang Tahun PDIP ke 43 di Jakarta, Sabtu (4/6).
Terkait masalah bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI), Masinton merasa ada menjadikan bahan ini sebagai manuver politik.
"Bukan kemudian membangkitkan masa lalu hanya untuk manuver politik, sehingga rakyatlah yang menilai dan rakyat tidak menghendaki ada pemimpin-pemimpin yang menimbulkan kontroversi," ujarnya.
Anggota DPR komisi III itu menuturkan, biarlah rakyat menilai kebenaran yang terjadi. Sebab, rakyat akan mencatat kebenaran yang terjadi dalam sejarah.
"Rakyat akan mencatat kebenaran-kebenaran yang ada dalam sejarah itu," ujar Masinton.
Menurutnya lebih baik membahas permasalahan kebangsaan seperti kemiskinan dan ketidakadilan yang menjadi masalah bagi Indonesia.
"Lebih baik kita melihat ke depan. Kemudian persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini kemiskinan, ketidakadilan. Jangan ciptakan persoalan lain yang kemudian menciptakan perpecahan bangsa ini," terangnya.
Baca juga:
PDIP dukung rencana Jokowi selesaikan pelanggaran HAM masa lalu
Indonesia-Norwegia kerja keras atasi tantangan HAM bersama
Gara-gara kasus '65, aktivis HAM minta Jokowi copot Menhan Ryamizard
Jokowi didesak segera selesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu
Akan putar 'Pulau Buru Tanah Air Beta', panitia FFP dipanggil polisi
Polisi klaim sudah petakan pelaku empat pelanggaran HAM di Papua
Hasil rekomendasi simposium '65 takkan keluar dari rekonsiliasi
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan IPK kuliah dihitung? Ini adalah nilai hasil kumulatif mulai dari semester pertama hingga semester akhir. Secara umum, nilai IPK didapat dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang diambil dan SKS mata kuliah.
-
Bagaimana HAM ditegakkan di Indonesia? Dalam proses menegakkan HAM, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur terkait masalah hak asasi manusia.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Siapa yang memimpin sidang PPKI? Sidang bersejarah itu dipimpin oleh Soekarno.
-
Siapa yang berhak atas HAM? Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku, bahasa, agama, atau status lainnya.