PDIP mau ajukan hak interpelasi, Anies sebut yang dikerjakan untuk warga
PDIP mau ajukan hak interpelasi, Anies sebut yang dikerjakan untuk warga. Lanjutnya, apapun kebijakan Pemprov yang dikeluarkan semua sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan daerah. Karena garis besarnya, Anies ingin mewujudkan keadilan untuk seluruh warga Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mau ambil pusing terkait rencana Fraksi PDIP mengajukan hak interpelasi karena berbagai kebijakan yang telah dijalankan Pemprov dinilai membuat Jakarta semakin semrawut. Anies menegaskan saat ini dia hanya fokus bekerja untuk warga Jakarta.
"Enggak ada komentar, kami kerjakan ini adalah untuk warga Jakarta. Kita ingin agar Jakarta itu dirasakan sebagai milik semua warga, bukan sebagian," katanya di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Apa yang dikatakan Anang Hermansyah tentang bergabungnya ia dengan PDIP? Mendapat pujian seperti itu, suami Ashanty tidak mempermasalahkan akan berjuang bersama Krisdayanti di masa yang akan datang. "Baiklah, nggak masalah," kata Anang Hermansyah di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, pada Minggu (10/9/2023).
-
Apa yang disampaikan Anies Baswedan di sidang perdana PHPU? "Karena memang sebagai prinsipal di awal kami hadir menyampaikan pesan pembuka sesudah itu nanti disampaikan lengkap oleh tim hukum," kata Anies, kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Bagaimana Anies Baswedan menanggapi kekalahan Pilpres? "Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun," ujarnya."Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap ... kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan pada puncak-puncak baru."
Lanjutnya, apapun kebijakan Pemprov yang dikeluarkan semua sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan daerah. Karena garis besarnya, Anies ingin mewujudkan keadilan untuk seluruh warga Jakarta.
"Kita ingin jangan sampai warga masyarakat Jakarta tidak mendapat kesempatan yang sama. Jangan, menurut saya mereka yang memikirkan orang kebanyakan harusnya malah mendukung," ujar dia.
Sebelumnya Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, kritik tersebut disampaikan agar kebijakan pembangunan di Jakarta ke depan menjadi lebih baik.
Dengan banyaknya UU dan Perda yang dilanggar oleh Anies-Sandi dalam mengeluarkan kebijakan menjadi dasar Fraksi PDIP mengkaji hak interpelasi
Dasar mengajukan hak interpelasi sebagai upaya saling koreksi antara legislatif dan eksekutif dan memaksimalkan fungsi pengawasan. Menurut Gembong, NasDem juga telah sepakat untuk bersama-sama mengajukan hak interpelasi. Dan pihaknya akan mengajak semua fraksi lain soal rencana ini.
"Termasuk dengan Gerindra, termasuk dengan PKS. Semua kita komunikasikan. Niat kita adalah untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan," tutupnya.
Baca juga:
Ketua DPRD DKI minta Anies-Sandi fokus tingkatkan sumber pendapatan daerah
DPRD DKI nilai Anies tabrak aturan soal penarikan dua raperda reklamasi
Pendamping OK OCE dapat Rp 9 juta per bulan
PDIP DKI minta Anies terbuka soal seleksi anggota TGUPP
Gerindra tak masalah TGUPP gunakan APBD DKI Rp 28 miliar