PDIP Umumkan 49 Calon Kepala Daerah Besok, Surabaya dan Solo Menyusul
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengumumkan nama 49 calon kepala daerah yang direkomendasikan maju di Pilkada besok.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengumumkan nama 49 calon kepala daerah yang direkomendasikan maju di Pilkada besok. Namun tidak termasuk Surabaya dan Solo.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, yang akan diumumkan oleh DPP itu adalah rekomendasi untuk 49 calon kepala daerah kabupaten/kota serta satu pasangan calon gubernur/wagub.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Setiap berapa tahun sekali Pilkada di Indonesia dilaksanakan? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.
"Pengumuman akan dilakukan pada Rabu (19/2), jam 2 (14.00 Wib) di kantor DPP. Yang diumumkan pasangan 1 calon gubernur dan wagub serta 49 calon kepala daerah kabupaten dan kota," tegasnya usai membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Jatim di Sidoarjo, Selasa (18/2).
Dikonfirmasi mengenai Surabaya dan Solo, apakah turut diumumkan pada Rabu esok? Hasto memastikan 49 nama yang direkomendasikan itu kecuali Surabaya, Solo, Medan, Makassar, dan seluruh Kabupaten/Kota di Bali.
"Jadi besok dipastikan, Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan seluruh Kabupaten di Bali belum diumumkan. Nanti akan diumumkan bersama-sama," ujarnya.
Lalu mengapa kota-kota tersebut diumumkan belakangan? Hasto menyebut, ada beberapa alasan mengapa kota-kota tersebut akan diumumkan belakangan.
"Surabaya masih perlu pemetaan yang lebih mendalam dan juga survei lebih lanjut, dan dialog secara intens juga perlu kami lakukan untuk melihat seluruh harapan masyarakat di Kota Surabaya. Sama juga di provinsi Bali, karena di Bali praktik konsepsi pola pembangunan semesta berencana di lakukan di Bali. Pada dasarnya Solo sudah siap, tapi pelaksanaannya sesuai dengan aspirasi itu setelah tanggal 23 Februari, nanti akan bersamaan dengan calon-calon dari Bali dan beberapa wilayah," tandasnya.
Sementara itu, untuk persiapan Pilkada serentak di Jatim, DPD PDI Perjuangan Jawa Timur menyiapkan badan-badan partai untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian yang bersifat teknis. Mesin Partai pemenang Pemilu ini dilantik dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PDI Perjuangan Jatim.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Kusnadi mengatakan, selain untuk konsolidasi organisasi, Rakerda juga membahas persoalan-persoalan yang di masyarakat luas.
Selain itu, ratusan kader PDIP juga disiapkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi teknis sebagian dari keputusan-keputusan Rakerda.
Para kader tersebut ditempatkan di badan-badan Partai. Yakni Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (BPEK), Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), Badan Kebudayaan Nasional (BKN), Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat), Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN), dan Badan Pemenangan Pemilu (BP-Pemilu).
"Ada 145 kader untuk ditempatkan di tujuh badan partai. Ini juga untuk mencapai target 13 dari 19 Kab/Kota, 70 hingga 80 persen, ini bukan bentuk arogansi PDIP," tambahnya.
(mdk/did)