Pegawai Mark Up Biaya Perjalanan Dinas, Pimpinan KPK: Semua Direktorat akan Diperiksa
Berdasarkan hasil temuan Inspektorat KPK, kerugian negara atau dana yang dimark up pegawai tersebut mencapai Rp550 jut
Satu per satu masalah di tubuh KPK terkuak. Mulai dari kasus dugaan pungutan liar, asusila hingga dugaan mark up perjalanan dinas oleh pegawai KPK.
Mark up tersebut dilakukan sang pegawai saat melakukan penindakan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Probolinggo, Jawa Timur tahun 2022. Meski sudah dibebastugaskan, pegawai KPK tersebut belum dipecat karena statusnya belum menjadi tersangka.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Masih penyelidikan, untuk menemukan detail dulu, yang kita ungkap laporan keuangan perjalanan dinas di tahun 2022," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi merdeka.com di sela-sela acara haul dan temu alumni Pondok Pesantren Al-Jauhar, Jember pada Minggu (2/7).
Berdasarkan hasil temuan Inspektorat KPK, kerugian negara atau dana yang dimark up pegawai tersebut mencapai Rp550 juta. Ghufron menyebut, tidak tertutup kemungkinan praktik mark up telah dilakukan pegawai sejak lama atau di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, inspektorat KPK akan melakukan audit menyeluruh.
"Memungkinkan (juga terjadi mark up di tahun-tahun sebelumnya). Kita masih membuka, lewat audit. Ini kan hasil temuan inspektorat baru di tahun 2022. Sementara ini yang kita tengarai baru sekitar Rp550 juta," papar Ghufron.
Menurut Ghufron, temuan mark up pegawai KPK ini akan dijadikan momentum untuk bersih-bersih internal secara menyeluruh.
"Ini bukan praduga, bukan pula asumsi. Tapi atas terungkapnya dugaan (mark up) ini memberikan kemungkinan untuk inspektorat mengaudit seluruhnya," papar Ghufron.
Dugaan mark up itu baru terungkap di salah satu satgas deputi yang ada di bawah Direktorat Penindakan. Ghufron berjanji seluruh satgas yang ada di seluruh direktorat di KPK akan diaudit keuangannya oleh Inspektorat KPK.
"Ini kan baru satu satgas. Mungkinkah satgas lain, atau mungkin atau di direktorat lain. Semua akan kita periksa," pungkas Ghufron.