Pekan Depan, MenPAN-RB dan KPK akan Bahan Nasib 75 Pegawai Tak Lolos TWK
Hal dikonfirmasi Tjahjo senada dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Menurut dia, rapat akan dilangsungkan pada Selasa 25 Mei 2021, pekan depan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengonfirmasi, kementeriannya akan melangsungkan rapat dengan KPK membahas nasib 75 pegawai yang dinonaktifkan sebab tak lulus tes wawasan kebangsaan.
"Iya sudah ditentukan minggu depan rapat koordinasinya (dengan KPK)," kata Tjahjo dalam pesan singkat diterima, Jumat (21/5).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
Hal dikonfirmasi Tjahjo senada dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Menurut dia, rapat akan dilangsungkan pada Selasa 25 Mei 2021, pekan depan.
"Yang pasti hari Selasa, kita akan melakukan pembahasan secara intensif untuk penyelesaian 75 pegawai KPK, rekan-rekan kami, adik-adik saya, bagaimana proses selanjutnya tentu melibatkan kementerian dan lembaga lain," ujar Firli di Gedung KPK, Kuningan, Kamis 20 Mei 2021.
Keputusan rapat bersama ini diambil Firli, usai perintah Presiden Jokowi yang meminta agar 75 pegawai KPK tak dipecat. Firli menyatakan dirinya mengapresiasi Jokowi yang peduli dengan kinerja pemberantasan korupsi.
"Karena sesungguhnya kalau ada perintah Presiden tentulah kita tindaklanjuti. Tetapi menindaklanjutinya tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya KPK saja," kata Firli.
Firli menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Nasional, hingga Komisi Aparatur Sipil Negara.
Firli menyebut koordinasi akan segera dilakukan mengingat ada batas waktu dalam undang-undang soal peralihan status pegawai KPK.
"Diamanatkan juga bahwa proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN diberikan waktu 2 tahun. Kalau kami hitung hari ini sudah setahun setengah, karena Undang-undang Nomor 19/2019 disahkan pada tanggal 17 Oktober 2019, berarti Kami punya waktu hanya tinggal 4 bulan," Firli menandasi.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Setelah Novel Baswedan, Ponsel Eks Jubir KPK Febri Diansyah Diduga Diretas
Nomor Ponsel Direktur KPK Sujanarko dan Novel Baswedan Diduga Diretas
Ketua KPK Pastikan Perkara Digarap 75 Pegawai Tak Lolos TWK Terus Berjalan
KPK Tak Terganggu dengan Pelaporan Pimpinan ke Dewas oleh Novel Baswedan Cs
Komisi II Usul KemenPAN-RB Angkat 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Jadi PPPK
75 Pegawai Nonaktif Laporkan Pimpinan KPK ke Ombudsman