Pemerintah Berencana Naikkan Harga BBM Subsidi, Bantalan Sosial Jadi Solusi Tepat?
Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Prof. Imron Cotan mengatakan, kebijakan bantalan sosial oleh pemerintah sebagai mitigasi penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah tepat.
Pengamat isu strategis nasional dan isu politik internasional Prof. Imron Cotan mengatakan, kebijakan bantalan sosial oleh pemerintah sebagai mitigasi penyesuaian kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah tepat.
"Saya ingin menggarisbawahi, kebijakan pemerintah saya kira cukup tepat dengan mengenalkan apa yang dinamakan bantalan sosial,” ucap Imron Cotan, dikutip dari Antara, Kamis (1/9).
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Apa saja komponen dalam jual beli BBM? Dalam jual beli BBM, lanjutnya, terdapat tiga komponen, yaitu Pajak PPN, PBBKB, dan Iuran BPH Migas. Ketiga komponen tersebut merupakan kontribusi para pelaku usaha kepada negara atas hasil pengelolaan kekayaan negara.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
Imron Cotan menuturkan, penyesuaian harga BBM oleh pemerintah memang tidak dapat dihindari. Walau disadari penuh akan ada kelompok masyarakat terdampak.
Kendati demikian, Imron meyakini, pemerintah telah menyiapkan mitigasi-nya, yaitu melalui program bantalan sosial.
Bantalan sosial tersebut terdiri atas bantuan tunai langsung bertahap kepada masyarakat pra-sejahtera sebesar Rp600 ribu per keluarga. Subsidi upah sebesar Rp600 ribu per pekerja per bulan kepada pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.
Kemudian ada subsidi transportasi, termasuk ojek, yang dananya diambil sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum.
Imron menegaskan, kebijakan tersebut tepat dan dengan semangat gotong-royong meyakini bangsa Indonesia akan keluar dari kesulitan ini sebagai bangsa pemenang.
"Apalagi dalam pelaksanaannya kementerian dan lembaga terkait menerapkan verifikasi yang ketat," kata duta besar Indonesia untuk China tahun 2010-2013 ini.
Mantan Ketua Wantimpres Sri Adiningsih menuturkan, penyesuaian harga BBM memang tidak dapat dihindari untuk menghindari ‘jebolnya’ APBN. Apalagi harga BBM di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain.
"Yang penting, ketika terjadi penyesuaian harga BBM, pemerintah juga harus menjaga daya beli masyarakat, misalnya melalui bantuan tunai. Sebab penyesuaian harga BBM pasti berdampak terhadap kenaikan harga," ucap Sri Adiningsih.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Moya Institute Heri Sucipto mengingatkan, pemerintah telah menghabiskan anggaran subsidi Rp502 triliun, yang diperkirakan akan merangkak naik Rp698 triliun sampai akhir tahun jika diteruskan.
"Hal ini tidak dapat dipertahankan jika Indonesia ingin terbebas dari krisis yang menimpa seluruh negara di dunia ini,” kata Heri.