Pemerintah malah ingin Suku Anak Dalam segera hidup menetap

Khofifah juga menjanjikan Orang Rimba mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah.

Keberadaan Suku Anak Dalam saat ini ternyata dalam ancaman. Kelompok bermukim di Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi itu semakin terdesak lantaran kehilangan lahan mereka dan mengalami kelaparan.

Alhasil, karena kelaparan sebelas orang Suku Anak Dalam atau kerap disebut orang rimba wafat. Sebabnya adalah mereka kesulitan melaksanakan tradisi Melangun (berpindah tempat mencari bahan pangan atau berkabung karena ada anggota suku wafat) lantaran banyak tanah sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Tercatat sebagian lahan itu ditetapkan menjadi Hutan Tanaman Industri bagi PT Wana Printis, PT Agro Nusa Alam Sejahtera, PT Jebus Maju, PT Tebo Multi Agro, PT Lestari Asri Jaya, PT Malaka Agro Perkara, dan PT Alam Lestari Makmur. Mereka pun tidak bisa sembarangan memasuki tanah itu karena bisa dianggap ilegal. Apalagi tempat mereka tinggal juga ditetapkan sebagai taman nasional, membuat gerak-gerik mereka makin sulit.

Namun, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa malah ingin Orang Rimba meninggalkan cara hidup nomaden itu dan mulai menetap dengan membuka desa adat. Dia menyatakan hal itu sesuai undang-undang dan dengan dalih menyelamatkan suku terpencil itu.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa Adat, maka pemerintah akan mengusahakan pemberian desa adat kepada orang rimba yang menghuni Taman Nasional Bukit Duabelas yang ada di Jambi," kata Khofifah di Jakarta, Rabu (18/3).

Khofifah menjelaskan, wacana membangun desa adat buat Orang Rimba dilakukan buat menyelamatkan mereka. Harapannya supaya mereka bisa terhindar dari musibah seperti kematian akibat kelaparan.

Khofifah mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak terkait buat menangani masalah menimpa orang rimba di Jambi, seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan buat mencari solusi terbaik. Menurut dia semua pilihan masih terus dikaji sampai ada kesepakatan.

"Itu semua akan dikaji lagi untuk direkomendasikan bisa jadi kawasan desa adat oleh pemerintah. Untuk membentuk desa adat memang sudah ada tatanan administrasinya dan payung hukumnya yang sudah disahkan. Dan jika mereka siap untuk menjadi desa adat maka pemerintah akan melakukan intervensi program-program perlindungan sosial yang bisa diintegrasikan oleh warga atau Suku Anak Dalam (SAD) di sana," ujar Khofifah.

Khofifah juga mendesak perusahaan yang memiliki HTI dan lahannya bersinggungan dengan tanah adat Orang Rimba buat menyerahkan lahan seluas kurang lebih 200 hektare kepada Suku Anak Dalam kelompok Temenggung Maritua. Dia meminta supaya lahan itu secepatnya bisa diberikan supaya menekan potensi konflik.

"Jika Orang Rimba mau menjadikan kawasan itu sebagai desa adat, maka mereka akan mendapatkan hak -hak administratif dan dana yang digulirkan pihak kementerian menjadi hak mereka," lanjut Khofifah.

Selain itu, Khofifah berjanji Orang Rimba itu mendapatkan program perlindungan sosial seperti Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat serta beras program raskin. Mereka juga akan diberdayakan mengawal kawasan hutan Taman Nasional Bukit Duabelas. Tetapi, pemerintah tetap menghormati adat Suku Anak Dalam.

"Kita lebih dahulu akan melakukan pendekatan kepada warga SAD sehingga apapun keputusan dari mereka akan dihormati nantinya," ucap Khofifah.

Khofifah juga meminta agar Orang Rimba mengolah lahan mereka buat bercocok tanam. Tujuannya supaya bisa mendapatkan makanan layak dan ketimbang mesti berburu dan hidup berpindah.

"Tapi jika nanti disahkan, salah satu Temenggung harus ada yang menandatangani perjanjian penyerahan HTI itu ya. Perjanjian itu supaya kita bisa mendapatkan lahan untuk bercocok tanam," tambah Khofifah.

Khofifah juga menawarkan anak-anak orang rimba buat sekolah. Orang Rimba diberi pilihan disekolahkan di luar dengan beasiswa atau membangun institusi pendidikan di hutan.

Baca juga:
Mensos janji kembalikan lahan Suku Anak Dalam
Selamatkan Suku Anak Dalam, Mensos janji pertahankan adat
Pemerintah dianggap bertanggung jawab atas nasib Suku Anak Dalam
Tragis, belasan Suku Anak Dalam meninggal karena kelaparan di hutan