Pemkab Sukoharjo Naikkan Anggaran Penanganan Covid-19 Jadi Rp69 M
Menurutnya, anggaran tersebut digunakan diantaranya untuk membeli APD, masker perlengkapan kesehatan bagi tenaga kesehatan. Selain itu juga diberikan untuk masyarakat terdampak sebesar Rp200 ribu per bulan per KK.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menaikkan anggaran penanganan wabah Covid-19 dari Rp5 miliar menjadi Rp69 miliar. Dana sebesar tersebut berasal dari belanja tak terduga APBD 2020 dan realokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).
"Jumlah totalnya Rp69.338.491.000. Paling besar digunakan untuk penanganan dampak sosial Covid-19," ujar Asisten III Sekda Sukoharjo, Eko Adji Ariyanto, Senin (20/4).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Bagaimana mutasi virus Corona pada pria tersebut terjadi? Selama masa infeksi, dokter berulang kali mengambil sampel dari pria tersebut untuk menganalisis materi genetik virus corona. Mereka menemukan bahwa varian asli Omicron BA1 telah mengalami lebih dari 50 kali mutasi, termasuk beberapa yang memungkinkannya untuk menghindari sistem kekebalan tubuh manusia.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
Menurutnya, anggaran tersebut digunakan diantaranya untuk membeli APD, masker perlengkapan kesehatan bagi tenaga kesehatan. Selain itu juga diberikan untuk masyarakat terdampak sebesar Rp200 ribu per bulan per KK.
Dari anggaran sebesar Rp69 miliar tersebut, lanjut dia, digunakan untuk jaminan sosial dampak Pandemi Covid-19 sebesar Rp53 miliar dan sisanya untuk penanganan kesehatan masyarakat.
"Jumlah warga yang berhak menerima ada 51 ribu KK dari non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial," ujarnya.
Selain dari Pemkab, masyarakat yang berhak juga mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Pihaknya juga telah mengajukan bantuan sosial untuk sekitar 20 ribu KK ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Totalnya ada 115.076 KK yang berhak menerima bantuan sosial. Yang sudah mendapatkan BPNT dan PKH 42.634 KK. Sisanya 72 ribu dibagi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dan tentunya selain ini masih ada dan akan dicover melalui dana desa," imbuh Asisten II Sekda Sukoharjo, Widodo.
Menurut dia, dana bantuan sosial ini akan diberikan jika data yang diberikan ke masing-masing pemerintah desa sudah di verifikasi dan divalidasi. Data yang sudah final akan diberikan Keputusan Bupati siapa yang akan menerima jaminan sosial dampak Covid-19.
Sebelumnya, usai penetapan status KLB (kejadian luar biasa) Corona atau Covid-19 di Sukoharjo, pemerintah daerah setempat segera mengambil langkah penanganan. Anggaran sebesar Rp5 miliar disiapkan untuk penanganan virus tersebut.
Sekda Sukoharjo, Agus Santoso mengatakan dana sebesar itu diambilkan dari anggaran tak terduga. Selain untuk tenaga kesehatan, anggaran juga diprioritas untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).
"Prioritas kita untuk tenaga kesehatan, mereka ini merupakan garda terdepan dalam penanganan virus corona," ujar Agus, Selasa (24/3).
Baca juga:
Niat Bantu Warga Batal, Ketua RT di Depok Kembalikan Sisa Dana Bantuan
Bantuan Covid-19 Rentan Dikorupsi, Pemerintah Diminta Siapkan Fasilitas Pengaduan
Ketua RT di Depok Sebut Dana Bantuan Dipotong untuk Bantu Warga yang Tidak Dapat
Jokowi Minta Distribusi Bansos ke Warga Diawasi agar Tepat Sasaran
Berikan Bantuan Sosial Covid-19, Pemprov Jabar Libatkan Ojek Online
Wali Kota Depok Janji Usut Kasus Dana BLT Disunat Ketua RT