Pemkot Solo Tak Punya Anggaran Cukup jika Berlakukan PSBB
"Dana senilai Rp49 miliar hasil rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai bulan depan. Kami tidak mampu kalau harus diberlakukan PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mewacanakan kawasan Soloraya diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pasalnya kasus penyebaran virus Corona atau Covid-19 di wilayah yang meliputi Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten dan Wonogiri tersebut cukup mengkhawatirkan.
Hingga saat ini kasus terkonfirmasi di Kota Solo sebanyak 12 orang dengan korban meninggal 2 orang. Di Kabupaten Sukoharjo lebih banyak, dalam sehari kemarin 7 orang dinyatakan positif. Sehingga kasus positif Covid-19 di Kota Makmur itu mencapai 17 orang. Belum lagi kasus yang terjadi di 5 kabupaten sekitarnya. Secara historis ketujuh kabupaten/kota tersebut memang mempunyai keterkaitan erat dalam berbagai bidang.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Kapan Kirab Kebo Bule di Surakarta diadakan? Surakarta memiliki tradisi pada perayaan malam 1 Suro atau bisa disebut malam tahun baru Hijriah.
-
Kapan Pertempuran Surabaya terjadi? Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, terutama orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
-
Kapan Prabowo tiba di Sumatera Barat? Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman pada Sabtu (9/12) pagi.
-
Apa alasan Serangan Umum Surakarta dilakukan? Pertempuran 4 hari 4 malam ini untuk melawan adanya Agresi Militer Belanda II.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Terkait wacana pemberlakuan PSBB, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, mengaku tidak mempunyai anggaran untuk mencukupi kebutuhan warganya. Bahkan, dana pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar dari APBD 2020 hanya cukup sampai bulan Mei.
"Dana senilai Rp49 miliar hasil rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) hanya cukup sampai bulan depan. Kami tidak mampu kalau harus diberlakukan PSBB," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Solo, Ahyani, Rabu (22/4).
Ahyani mengatakan jika PSBB diberlakukan, akan berdampak pada sektor ekonomi. Aktivitas perekonomian warga dipastikan akan berhenti total. Pasar tradisional yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat kecil dipastikan tak beroperasi lagi.
"Dari mana lagi kita dapat anggaran untuk mencukupi kebutuhan makan masyarakat kecil yang jumlahnya sangat banyak selama PSBB," keluh dia.
Ahyani menyampaikan, anggaran pengaman sosial Covid-19 senilai Rp49 miliar tersebut banyak terserap untuk pembelian sembako. Sedangkan jumlah warga yang membutuhkan bantuan sebanyak 40.000 kepala keluarga (KK) dengan total Rp10,6 miliar.
"Kami sedang membahas rasionalisasi anggaran untuk tahapan selanjutnya bersama DPRD," katanya.
Ahyani menambahkan, pihaknya menunggu keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait pemberlakuan PSBB. Jika benar diberlakukan ia berharap Pemprov bisa memenuhi kebutuhan warga Solo.
Baca juga:
3 Fakta Terbaru PSBB di Jawa Timur, Diperkirakan Berlaku Akhir April
Maksimalkan PSBB, Polisi Tutup Akses Jalan di Pusat Kota Pekanbaru
Jika Covid-19 Meluas, Jalur Masuk Palembang Bakal Ditutup
Suasana Kali Besar Kota Tua di Tengah Penerapan PSBB
Begini Persiapan Makassar Jelang Penerapan PSBB
Terobos Penjagaan Polisi Saat PSBB, Rombongan Moge yang Viral Diberi Sanksi Tegas