Pemprov Jatim janji bayar gaji perawat pondok kesehatan desa
Pemprov Jatim janji bayar gaji perawat pondok kesehatan desa. Pencairan dana membutuhkan proses nota kesepahaman dengan kabupaten/kota. Ini yang menyebabkan gaji perawat belum bisa dicairkan.
Gaji perawat Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di Jawa Timur terlambat. Bahkan kabarnya, di Kabupaten Gresik belum dibayar selama tiga bulan. Pemprov Jawa Timur berjanji memenuhi kewajiban membayar gaji para perawat meskipun diakui ada keterlambatan.
"Ini masalah pencairan yang terlambat. Pada prinsipnya pemprov sudah menyiapkan dana untuk Ponkesdes," kata Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di Ponkesdes, Jumat (10/3).
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Apa yang dititipkan oleh Menhub kepada petugas di Terminal Purabaya? "Saya hanya menyampaikan satu hal, saya menitipkan kepada rekan-rekan yang bertugas untuk melakukan ramp check (inspeksi keselamatan) kepada bus-bus yang akan berangkat. Jika penumpangnya sehat, busnya sehat dan taat pada peraturan, Insya Allah ini akan berjalan dengan baik,"
-
Siapa menantu Panglima TNI? Kini Jadi Menantu Panglima TNI, Intip Deretan Potret Cantik Natasya Regina Ini potret cantik Natasya Regina, menantu panglima TNI.
Gus Ipul sapaan akrabnya menuturkan, keterlambatan gaji tidak hanya dialami para perawat di Ponkesdes, tapi juga dana untuk Taman Posyandu serta Pendamping Ibu Hamil Risiko Tinggi (Bumil Risti). "Dana telah disiapkan. Jadi tak perlu cemas," ucap Gus Ipul.
Hanya saja, pencairan dana membutuhkan proses nota kesepahaman dengan kabupaten/kota. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru 11 kabupaten/kota yang telah menandatangani MoU ini. "Saya terus mendorong agar kabupaten/kota segera menandatangani MoU ini, sehingga dana bisa segera dicairkan," tegasnya.
Dari data yang ada, saat ini ada 20 kabupaten/kota dalam tahap pembahasan MoU antara biro hukum di masing-masing kabupaten/kota. "Inilah yang menyebabkan pencairan belum terealisasi. Tapi pada prinsipnya ini sedang proses, karena uangnya sudah ada," ucapnya.
Gus Ipul kembali meyakinkan, guna mempercepat realisasinya, hari Senin mendatang (13/3), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dinas kesehatan, dan kepala biro hukum akan mengundang kabupaten/kota untuk percepatan MoU ini.