Pengacara Novel sebut polisi lakukan pelanggaran hukum
Mereka tidak diizinkan pulang ke rumah untuk mengambil pakaian ganti meski hanya 2 jam saja.
Pengacara dari penyidik non aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Saor Siagian mengatakan penyidik Bareskrim telah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini lantaran sebelumnya Bareskrim mengirim surat kepada Novel Baswedan atas pelimpahan berkas ke Kejaksaan Agung.
"Waktu memang kita konfirmasi 1 hari sebelumnya apakah pelimpahan ini adalah di Bengkulu. Lalu mereka (penyidik) bilang nanti kita koordinasi di Bareskrim," ujar Saor saat di depan gedung KPK, Jakarta Selatan, Jum'at (4/12).
Namun setibanya di Bareskrim kemarin (3/12), penyidik mengatakan bahwa Novel akan dibawa ke Bengkulu. Dia juga mengatakan penyidik sudah mempersiapkan 12 tiket pesawat, hal inilah yang membuat Novel dan pengacaranya kaget.
Bahkan menurutnya mereka tidak diizinkan pulang ke rumah untuk mengambil pakaian ganti meski hanya 2 jam saja. "Penyidik bilang tidak bisa. Karena semua tiket sudah dipersiapkan untuk 12 orang," katanya.
Akhirnya penyidik, Novel beserta pengacaranya dan Kepala Biro Hukum KPK yang menemaninya berangkat dari Bareskrim menuju ke Kejaksaan Agung. Akan tetapi, setibanya di Kejagung Saor tidak mengetahui apa yang terjadi di Kejagung sehingga dia beserta rombongan kembali lagi ke Bareskrim.
"Ini yang menarik, ketika kami berangkat dari Bareskrim, kemudian ke Kejaksaan Agung, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kami, penyidiknya dibawa lagi ke Bareskrim," terangnya.
Setibanya di Bareskrim dia terkejut saat tahu bahwa sudah dipersiapkan surat penahanan untuk Novel Baswedan. "Novel bilang ke penyidik surat panggilan anda adalah surat pelimpahan berkas tapi tiba tiba saya ditahan mana yang benar ini," terangnya.
Dia juga menceritakan bahwa saat mendarat di Bengkulu, penyidik langsung membawanya ke Polda Bengkulu bukan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Di sana pula Novel dilakukan penahanan sekitar jam 6 sore. Kejadian inilah yang menurut Saor penyidik Bareskrim telah melakukan pelanggaran besar, bahkan dia menyebutnya penculikan.
"Anda tahu kalau pelimpahan berkas wewenangnya ada di kejaksaan tapi yang terjadi adalah dia justru melakukan penahanan," imbuhnya.
Saat dikonfirmasi lagi apa akan melaporkan balik atas kejadian ini dia mengatakan akan berkoordinasi dengan Novel dan pimpinan KPK lainnya.
Baca juga:
Penahanan Novel Baswedan ditangguhkan, Istana ogah komentar
KPK: Novel tidak jadi ditahan, pulang ke Jakarta pagi ini
Kasus Novel Baswedan, polisi berani bangkang Jokowi
Dendam Polri ke Novel Baswedan tak pernah padam
Istri Novel buat petisi ke Jokowi & Kapolri, 'bebaskan suami saya'!
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Di mana terjadi baku tembak antara TNI-Polri dan KKB di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Kapan baku tembak antara TNI-Polri dan KKB terjadi di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.