Penyadapan orang lain melanggar HAM
"Pemberantasan korupsi itu harus tetap pakai koridor hukum," kata Andi Hamzah.
Kewenangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan masih dipertanyakan sejumlah pihak, salah satunya pakar hukum pidana Andi Hamzah.
Dia menilai, jika KPK ingin melakukan penyadapan terhadap seseorang yang dicurigai, maka lembaga itu wajib melaporkannya kepada hakim.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Hanan diperiksa KPK? Dirinya pun dicecar penemuan sejumlah uang pada saat penyidik KPK menggeledah rumah CEO PT Mulia Knitting Factory itu. "Pada saksi, tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain kaitan temuan sejumlah uang saat dilakukan penggeledahan di rumah kediamannya," kata Ali kepada wartawan, Selasa (26/3).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
"Ya harus lapor, dalam memberantas korupsi harus sekeras-kerasnya memberantas korupsi ini namun pemberantasan korupsi itu harus tetap pakai koridor hukum," kata Andi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/3).
Andi menilai, dalam hal penyadapan tidak harus semua orang disadap. Dia mencontohkan pada kasus simulator SIM, tidak semua jendral disadap.
"Komisi Yudisial mau sadap, semua hakim disadap, memang efektif untuk memberantas korupsi tapi itu melanggar HAM. Kasihan hakim-hakim yang jujur kena sadap," ujarnya.
Meskipun demikian jika ada situasi yang mendesak untuk dilakukan penyadapan maka KPK bahkan institusi penegak hukum lain dapat melakukannya tanpa meminta izin pada hakim.
"Dalam keadaan mendesak boleh menyadap tanpa izin hakim dan itu kemarin Hercules digeledah tanpa izin hakim karena mendesak. Kalau tidak, bukti itu akan hilang, jadi nanti kalau KPK mau sadap boleh aja sadap tanpa izin, dan dengan alasan keadaan mendesak bila tidak disadap sekarang maka akan hilang buktinya," pungkasnya.
(mdk/tyo)