Perang Rusia Vs Ukraina, DPR Ingatkan Pemerintah Tingkatkan Investasi Pertahanan
Dalam konteks Krisis Rusia-Ukraina, Dave menekankan, Indonesia juga memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari penjaga keamanan dunia untuk terus menyuarakan agar agresi militer dihentikan dan mengembalikan kedaulatan rakyat Ukraina.
Serangan militer Rusia ke Ukraina menjadi perang pertama antar negara di Tahun 2022. Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono berpandangan, krisis Rusia dan Ukraina harus menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia di bidang penguatan pertahanan.
“Harus menjadi perhatian. Sehingga pemerintah saya rasa ini adalah kesempatan untuk pemerintah agar lebih meningkatkan investasinya di bidang pertahanan,” kata Dave Laksono dalam keterangannya, Jumat (25/2)
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
“Apakah itu jumlah prajuritnya, modernisasi peralatan, dan juga meningkatkan sumber daya prajurit kita dengan pelatihan, menjalin kerja sama militer dengan negara-negara lain, dan memastikan tidak ada, jangan sampai ada kebocoran dengan kedaulatan kita,” beber Dave.
Menurut politisi Golkar ini, anggaran militer RI trennya memang meningkat selama ini. Namun, jika dilihat dari kebutuhan dan kondisi dunia saat ini, pertahanan RI masih jauh dari kriteria memadai.
“Misalnya, jumlah pesawat tempur kita, kapal tempur kita, peralatan tempur kita, sistem komunikasi kita, satelit kita, itu masih jauh dari kemampuan yang memadai, hal inilah yang harus menjadi perhatian dari pemerintah; memastikan bahwa militer kita itu sanggup dan siaga untuk menghadapi segala macam ancaman. Kita juga harus melihat ke depan soal pengembangan teknologi militer kita,” tuturnya.
Lebih lanjut, dalam konteks Krisis Rusia-Ukraina, Dave menekankan, Indonesia juga memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari penjaga keamanan dunia untuk terus menyuarakan agar agresi militer dihentikan dan mengembalikan kedaulatan rakyat Ukraina.
Selain itu, bagi Dave, Indonesia juga harus menggunakan forum-forum internasional dengan jalur diplomasi agar pertempuran Rusia-Ukraina bisa segera selesai.
“Indonesia juga harus mawas diri kita harus lihat akankah ada negara lain yang bisa melakukan hal yang sama,” pungkasnya.
Berdasarkan Global Fire Power (GFP) 2021 daftar militer terkuat dunia, Indonesia menempati urutan 16, dan di ASEAN Indonesia menjadi negara dengan militer terkuat. AS, China, Rusia masih menempati tiga besar militer terkuat dunia.
Tahun 2021 belanja militer Indonesia 6,9 miliar dolar AS atau setara Rp98 triliun. Namun, ini masih di bawah Singapura yaitu 9,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp135 triliun.
(mdk/ray)