Percepat RUU Tax Amnesty, Jokowi bakal terbitkan Ampres
Jokowi akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) agar DPR segera membahasnya.
Pemerintahan Joko Widodo telah mengirimkan draft RUU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ke DPR untuk dibahas lebih lanjut. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) agar DPR segera membahasnya.
"Pemerintah mengharapkan dalam waktu masa persidangan (di DPR) ini dapat terselesaikan. Makanya sekarang ini pemerintah segera menyiapkan Ampres. Kemarin sudah disepakati dalam paripurna DPR, maka harapannya segera bisa dilakukan pembahasan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/2).
Pramono menjelaskan Ampres itu diperlukan agar DPR segera membahasnya. Sebab, kata dia, pembahasan RUU di DPR sangat memakan waktu karena harus melalui berbagai tahapan.
"Tahapan di DPR yang harus dilalui bahwa harus melalui persetujuan fraksi-fraksi melalui Bamus kemudian dari Bamus dibicarakan di paripurna, lalu baru masuk dalam prolegnas baru kembali lagi," ujarnya.
Seperti diketahui, setelah gagal dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya, ide Tax Amnesty atau pengampunan pajak kembali diajukan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Baca juga:
Jokowi ingatkan DPR dampak buruk pengampunan pajak lambat diterapkan
Jokowi sudah serahkan RUU Pengampunan Pajak ke DPR
DPR: Pemerintah harus kejar tunggakan pajak 4.000 perusahaan asing
Prolegnas, Gerindra dan PKS tolak revisi UU KPK dan UU Tax amnesty
Pemerintah diingatkan untuk tekan kebocoran penerimaan Rp 3.000 T
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).