Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Cari Tahu Teknis Pelaksanaan TWK Pegawai KPK
Taufan mengungkapkan, dari pemeriksaan sebelumnya terhadap para staf BKN masih belum menjawab pertanyaan seputar teknis pelaksanaan TWK yang menjadi titik polemik.
Pemeriksaan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih berlangsung hingga Selasa (22/6) sore. Komnas HAM akan mendalami pelaksanaan teknis Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), tidak cuma terkait perbedaan keterangan usulan BKN dan KPK soal penggagas TWK.
"Tidak hanya itu (usul TWK) kan masih banyak yang tempo hari ini masih banyak keterangan dari staf yang belum mencukupi menurut kita," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Selasa (22/6).
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Taufan mengungkapkan, dari pemeriksaan sebelumnya terhadap para staf BKN masih belum menjawab pertanyaan seputar teknis pelaksanaan TWK yang menjadi titik polemik. Karena diduga pelaksanaannya melanggar aturan.
"Belum bisa memberikan klarifikasi yang terang sebetulnya ide ini dari siapa. Instrumen yang dipilih bagaimana cara mereka menilai, asesornya bagaimana kan perlu kita klarifikasi," katanya.
Oleh sebab itu, Taufan mengatakan bila posisi Komnas HAM saat ini sebagai pinak yang menindaklanjuti adanya laporan dari pegawai KPK yang menganggap hak asasi sebagai pegawai telah dilanggar melalui TWK.
"Yang jelas ini kan ada puluhan pegawai yang menganggap langkah-langkah ini (TWK) merugikan mereka sebagai orang yang sudah berkecimpung lama, berdedikasi sangat panjang di KPK. Itu yang menurut mereka, mereka minta Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi terhadap semua itu. Karena versi mereka, hak mereka dilanggar," ujarnya.
Keterangan Berbeda Antara KPK-BKN
Sebelumnya, Taufan mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi mengenai perbedaan keterangan yang disampaikan staf BKN beberapa waktu lalu dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait pelaksanaan TWK tersebut.
Menurut Taufan, perbedaan keterangan staf BKN dengan Nurul Ghufron membuat pihaknya harus menggali lebih dalam agar kasus ini kian terang. Perbedaan keterangan antara Ghufron dan staf BKN terkait instrumen penilaian dan klasifikasi asesor atau penguji saat pelaksanaan TWK.
"Memang dari situ ada beberapa yang ingin kita dalami lagi. Karena keterangan satu sama yang lain belum sinkron. Atau mungkin ada keterangan yang berbeda, itu yang sejauh ini ingin kita dalami dari BKN," kata Taufan.
Taufan mengatakan, dari hasil pemeriksaan itu, pihaknya akan menyimpulkan soal dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut. Apakah TWK merupakan pilihan yang tepat dan sejalan dengan keputusan UU dan keputusan MK.
Komnas HAM sebelumnya menerima laporan dari pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinonaktifkan pasca tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), Senin (24/5)di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat. Dalam laporan itu, setidaknya ada delapan hal yang dinilai sebagai bentuk dugaan pelanggaran HAM.
(mdk/bal)