Perpres gaji dewan pengarah BPIP digugat ke Mahkamah Agung
Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta MA membatalkan Perpres BPIP. Keuangan atau gaji seharusnya hanya untuk kepala BPIP, Yudi Latief. Kemudian, jajaran staf dari posisi deputi hingga bagian bawah di BPIP hanya bersifat fungsional.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan peninjauan kembali alias judicial review atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ke Mahkamah Agung. Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta MA membatalkan Perpres tersebut.
"Saya hari ini mengatas namakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan uji materi terhadap Peraturan Presiden no 42 tahun 2018 yang isinya Hak keuangan dewan pengarah BPIP. Kami minta ke MA membatalkan khususnya yaitu hak keuangan BPIP," kata Boyamin di Gedung MA, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (31/5).
-
Apa yang dilakukan BPIP untuk memperkuat Ideologi Pancasila di wilayah perbatasan? Menurutnya, perlu adanya sosialisasi tentang pemahaman dan pentingnya Ideologi Pancasila kepada masyarakat, terutama tentang pentingnya ekonomi Pancasila.
-
Kapan Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi, meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila sekaligus membagikan Program Basis (Bantuan Atasi Stunting) berupa pemberian makanan sehat serta pemberian paket belajar kepada anak-anak Bantaran Kali Code Yogyakarta, Senin (28/8/23).
-
Kenapa Kepala BPIP meresmikan Pojok Taman Baca Pancasila di bantaran Kali Code Yogyakarta? Yudian mengatakan, anak-anak merupakan harapan kepemimpinan masa depan bangsa dan Pojok Taman Baca Pancasila sebagai bentuk gotong royong untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
-
Kenapa BPIP mendorong penguatan Ideologi Pancasila di wilayah perbatasan, khususnya di Entikong? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
-
Bagaimana BPIP ingin memastikan prinsip Pancasila diterapkan di pemerintahan? Dengan agenda ini, BPIP berupaya memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dapat kembali menguat dan diterapkan dalam seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan berbangsa.
-
Siapa yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Kemudian pada sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia tepat pada 1 Juni 1945.
Pihaknya menggugat Perpres tersebut karena keuangan atau gaji seharusnya hanya untuk kepala BPIP, Yudi Latief. Kemudian, jajaran staf dari posisi deputi hingga bagian bawah di BPIP hanya bersifat fungsional.
"Jadi kalau pak Yudi Latief kebawa itu boleh enggak ada masalah. Karena dewan pengarah saya ajukan dibatalkan karena dasar undang-undangnya enggak ada yang menyangkut dewan pengarah," ungkap Boyamin.
Dia juga mengatakan posisi dewan pengarah atau penasehat BPIP hanya bersifat sukarelawan. Karena itu, pada pasal 4 yaitu hak keuangan bagi dewan pengarah, seharusnya hanya untuk biaya akomodasi seperti transportasi, penginapan, uang rapat, dan sejenisnya.
"Malah justru di pasal 4 saja cukup yaitu perjalanan dinas sudah diatur sepenuhnya. Bahkan kepala saja setingkat Menteri. Berarti dewan pengarah setingkat menteri, bisa penerbangan kelas satu, hotel bintang lima, kalau perlu acara satu jam baru berangkat pagi besok baru pulang? biar tidak cape," papar Boyamin.
Boyamin menjelaskan alasan mengajukan judicial review tersebut lantaran aturan tersebut menyangkut akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan negara. Karena peraturan tersebut keluar tanpa perhitungan cermat.
"Bicara akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan. Khawatir nanti dua tahun tiga tahun kemudian ditagih badan pemeriksa keuangan gara-gara aturannya belum fix dan belum cermat dan mengandung legalitas yang sah," kata Boyamin.
Baca juga:
Peringatan 73 tahun lahirnya Pancasila
Perpres BPIP dinilai dibuat tanpa persiapan matang
Forum Wartawan minta Polisi usut tuntas kasus penggerudukan kantor Radar Bogor
Dikritik soal gaji BPIP, Megawati hanya tertawa dan cerita guyonan dengan Jokowi
PDIP tanggapi Radar Bogor: Memang Megawati terima duit, tanya dulu dong!