Pesan Ridwan Kamil Jelang Pilkada 2020: Netralitas dari ASN Itu Harga Mati
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan beberapa penjabat sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan pimpinan di sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada. Ridwan Kamil tidak ingin ada ASN yang melanggar karena terlibat mendukung calon tertentu secara terbuka.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan beberapa penjabat sementara (Pjs) untuk mengisi kekosongan pimpinan di sejumlah daerah yang melaksanakan Pilkada.
Dari delapan daerah yang melaksanakan Pilkada, total ada tujuh Pjs yang dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Jumat (25/9). Satu daerah, yakni Kabupaten Bandung tidak masuk hitungan karena bupatinya tidak mencalonkan diri dalam Pilkada.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Siapa saja yang akan bersaing dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta? Ridwan Kamil yang berduet dengan Suswono akan menghadapi pasangan Pramono Anung - Rano Karno serta Dharma Pongrekun - Kun Wardana.
-
Siapa saja yang menginginkan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Partai KIM begitu ngotot memboyong Ridwan Kamil di Jakarta. Namun, Golkar tampaknya belum satu suara dengan Gerindra, PAN dan Demokrat soal langkah politik untuk Ridwan Kamil itu. Golkar 'si pemilik' Ridwan Kamil masih menimbang penugasan di Pilkada Jakarta atau Jawa Barat.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Ridwan Kamil memberikan anggaran untuk RW di Jakarta? Usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing. "Masa Bandung bisa, Jakarta nggak? Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan," jelasnya.
Adapun daftar Pjs yang dilantik adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar sebagai Pjs Bupati Karawang; Kepala Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat Hening Widiatmoko sebagai Pjs Bupati Tasikmalaya.
Lalu, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar Dani Ramdan sebagai Pjs Bupati Pangandaran; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bambang Tirtoyuliono sebagai Pjs Bupati Indramayu;
Selanjutnya, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Setda Jabar Dudi Sudrajat sebagai Pjs Bupati Cianjur; Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi sebagai Pjs Walikota Depok; Kabiro Hukum Sekjen Kemendagri R Gani Muhammad sebagai Pjs Walikota Sukabumi.
Mereka akan mulai bertugas tanggal 26 September hingga 5 Desember. Dalam amanatnya, Ridwan Kamil meminta penjabat sementara yang ditugaskan di daerah-daerah penyelenggara Pilkada bisa menjaga kondusifitas masyarakat.
Selain itu, isu netralitas aparatur sipil negara harus diperhatikan dengan baik. Ia tidak ingin ada ASN yang melanggar karena terlibat mendukung calon tertentu secara terbuka.
"Saya tugaskan untuk selalu menjaga netralitas dari ASN, itu harga mati, tidak boleh ada gerakan yang kecil sampai skala yang besar terkait pemihakan yang melanggar prosedur aturan," kata dia
Ridwan Kamil pun menyinggung mengenai program pengendalian kasus Covid-19. Ia tidak ingin ada klaster baru dalam pelaksanaan Pilkada karena protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik.
"Saya minta upaya pengendalian pandemi Covid dilakukan secara maksimal karena pelaksanaan Pilkada menjadi sorotan di seluruh Indonesia," pungkasnya.
(mdk/lia)