Petugas partai ala Megawati bisa berbahaya bagi Jokowi

Peringatan Mega itu bagus. Itu sinyal PDIP yang gigih mendorong lahirnya meritokrasi di internal partai.

Direktur Lembaga Riset Ekonomi dan Pasar Sigma Indonesia, Sigit Budhi Setiawan memperingatkan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang sempat menganggap Joko Widodo (Jokowi) sebagai petugas partai. Sebab, istilah untuk calon presiden itu, bisa menjadi blunder. Akan ada sinyal tarik-menarik dua pengaruh besar di partai berlambang moncong putih itu.

"Saya bilang ke Pak Jokowi, ingat sampeyan dijadikan calon presiden tapi jangan lupa, jangan ingat capresnya saja, tapi Anda adalah petugas partai yang harus menjalankan apa yang ditugaskan PDIP," kata Mega di acara deklarasi dukungan Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Jokowi, tanggal 14 Mei lalu.

Sementara Sigit Budhi Setiawan menilai, bisa jadi itu hanya peringatan biasa. "Namun, bisa mungkin juga ada sisi feodalistik PDIP yang personifikasinya adalah Ibu Mega. Dia (Mega) muncul sebagai patron di PDIP, seperti filosofi Jawa: Manunggaling kawula gusti, bapakisme atau ibuisme Jawa," katanya, Senin (19/5).

Jika itu yang terjadi, lanjut Sigit, peringatan Megawati itu bisa dianggap tidak lebih dari peringatan sayang seorang ibu kepada anaknya (Jokowi) untuk tetap berada rel (PDIP). "Di sisi lain, ini bisa juga menjadi sinyal berbeda, jika pernyataan itu bertujuan untuk mendisiplinkan Jokowi. Ini bisa jadi sinyal yang tidak baik," ucap dia.

Terlebih lagi, Jokowi tidak lagi sendiri. Ada partai lain yang mengiringinya. Selain dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan Partai Kebangkitan Bangsa serta beberapa partai lain. Terbaru, Jokowi disandingkan dengan Jusuf Kalla (JK) dari Golkar, yang baru saja mendeklarasikan diri sebagai pasangan di Pilpres 9 Juli mendatang.

Selain itu, kata dia, tafsir lain juga akan muncul. "Peringatan Mega itu bagus. Itu sinyal PDIP yang gigih mendorong lahirnya meritokrasi di internal partai. Meritokrasi itu indikasinya, yang berjalan adalah sistem, bukan orang perorangan, termasuk bukan Jokowi sebagai calon presiden. Artinya, Jokowi atau siapapun adalah petugas partai, yang mengemban amanah rakyat yang disalurkan lewat mesin partai," pungkas Sigit.

Sementara itu, deklarasi pasangan Jokowi-Jusuf Kalla di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta hari ini, juga disambut antusiasme relawan Pro Jokowi (Pro-Jo) Jawa Timur. Dan sore ini, Projo Jawa Timur akan menyosialisasikan duet Jokowi-JK atau JJ.

Acara sosialisasi itu akan dikemas dalam acara deklarasi koordinator Projo Kabupaten dan kecamatan se eks-Karesidenan Besuki, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Kabupaten Jember.

Menurut Koordinator Pro-Jo Jawa Timur, Madhan, acara sosialisasi itu, akan dihadiri massa Pro-Jo nasional dan seluruh relawan Pro-Jo tingkat kecamatan di eks-Karisedenan Besuki. "Acara akan dilakukan di Rambi Puji, Jember. Dengan dipilhnya JK sebagai cawapres Jokowi, koalisi poros banteng akan mempertegas bangunan Nasionalis-NU. Dua kekuatan ini, diawal berdirinya Indonesia menjadi satu kekuatan," kata Madhan.

Menurut Madhan, JK lahir dan dibesarkan di lingkungan Nahdliyin. "Bahkan menjadi mustasar NU Sulsel. Pro-Jo Jatim bertekad sekuat tenaga memenangkan duet maut ini dengan fokus menggarap suara mengambang terutama dari generasi muda," pungkas Madhan.

Baca juga:
Jokowi-JK resmi daftar di KPU, PDIP minta restu rakyat Indonesia
Dukung Jokowi, Wiranto sebut naif jika Hanura-PDIP berakhir
Jadi cawapres Jokowi, JK wakil dari 4 partai
Tiba di Teuku Umar, JK disambut tawa sumringah Megawati
Gerindra anggap sindiran PDIP sebagai persaingan politik