Pimpinan DPD: Menyelesaikan Masalah Papua Tidak Cukup dengan Hukum dan Senjata
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, menangani masalah Papua tidak cukup melalui pendekatan hukum dan senjata. Namun, harus juga melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menegaskan, menangani masalah Papua tidak cukup melalui pendekatan hukum dan senjata. Namun, harus juga melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.
"Kesimpulan saya maaf, saya harus katakan, menyelesaikan masalah Papua tidak cukup dengan hukum dan senjata," kata Nono dalam diskusi 'Peran TNI Polri dalam Menumpas KKB Papua' di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/4).
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Prabowo tiba di Sumatera Barat? Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman pada Sabtu (9/12) pagi.
-
Kenapa prajurit TNI menganiaya anggota KKB? Penyiksaan itu dilakukan prajurit TNI diduga kesal atas sikap Denius Kogoya yang ingin menebar teror membakar puskesmas kala itu.
-
Bagaimana Brimob dan TNI menghadapi serangan dari KKB di video tersebut? Dalam video tersebut, terlihat beberapa anggota TNI dan Polri sedang menembak ke KKB Papua dengan posisi tiarap.
-
Apa yang dilakukan prajurit TNI kepada anggota KKB? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
-
Apa yang terjadi di video yang viral tentang Brimob dan TNI di Papua? Sebuah video memperlihatkan anggota Brimob dan TNI yang sedang baku tembak dengan KKB OPM Papua dan membuat situasi memanas.
Menurut Nono, semua pihak harus jujur melihat persoalan Papua. Otonomi khusus yang telah diterapkan di Papua juga harus dievaluasi sebelum diperpanjang.
"Negara ini sudah memberikan otonomi khusus, di balik ini ada anggaran yang cukup besar dan sekarang walaupun ada polemik kita menghendaki akan ada lagi. Mari kita atur, jangan sampai ada lagi dikorbankan terutama rakyat," ucap mantan Komandan Korps Marinir TNI AL itu.
Lebih lanjut, Nono mendorong semua pihak untuk berperan dalam menyelesaikan masalah Papua. Dia tak ingin pemerintah saat ini mewarisi masalah Papua yang berlarut-larut kepada generasi mendatang.
"Jangan warisan yang masa lalu dan sekarang nanti kita limpahkan lagi buat generasi berikutnya. Apalagi dalam keadaan lebih parah, kan itu masalahnya," pungkasnya.
Baca juga:
Baku Tembak dengan Satgas Nemangkawi, 5 Anggota KKB Tewas Dekat Markas Lumawi
Anggota DPR Nilai Konflik Papua Karena Pemerintah Tak Buka Ruang Dialog
DPR Minta Pemerintah Putus Aliran Dana untuk KKB di Papua
Pemerintah Diminta Jiplak Pendekatan Terhadap GAM dalam Menangani Konflik di Papua
Luka di Perut dan Punggung, Begini Kondisi 2 Brimob Korban Penembakan KKB