Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM

Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

berita puan maharani
Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM
Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM (©merdeka.com)

Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM

Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM

Situasi di Papua Pegunungan kini kembali memanas usai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tewas ditembak oleh anggota TNI, saat membuat onar di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya telah menyoroti tindakan anarkis yang dilakukan oleh organisasi tersebut.


Puan meminta Pemerintah agar bertindak tegas namun tetap mengedepankan sisi humanis melalui pendekatan sosial budaya. Hal ini guna merangkul masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terus-menerus, sebab tidak hanya merugikan masyarakat sipil, tetapi juga menghambat pembangunan di Papua.

"Pemerintah harus segera ambil langkah tegas yang komperhensif dalam menyelesaikan permasalahan di Papua ini mengingat kejadian terus berulang. Tapi pendekatan humanis tetap harus diperhatikan," tutur Puan melalui laman resmi dpr.go.id, beberapa waktu yang lalu.


Puan juga mendorong optimalisasi kolaborasi dan kekompakan personel TNI-Polri agar selalu menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan konflik di Papua. Selain itu, Pemerintah dan aparat diharapkan dapat memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih tersebut.

Ketua DPR Puan Minta Langkah Tegas Pemerintah Namun Tetap Humanis Sikapi OPM

"Untuk selalu memastikan keamanan dan kondusivitas di Papua. Semua upaya ini demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakatnya," ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Sebelumnya diberitakan, Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelompok Egianus Kogoya kembali buat onar di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa bermula pada hari Jumat (26/7), berdasarkan pantauan aparat keamanan, satu di antara sekelompok OPM tersebut tampak membawa sepucuk senjata bergerak memasuki Kampung Yigi mengarah ke Pos Satgas TNI.


Prajurit segera mengambil tindakan pengamanan wilayah dan berhasil mengusir kelompok OPM tersebut keluar dari wilayah Distrik Yigi. Satu orang OPM tewas terkena tembakan dan dua orang luka-luka.

Berdasarkan hasil investigasi, personel OPM yang tewas adalah Engabub. Sementara identitas dua orang yang luka-luka masih dalam pendalaman tim investigasi aparat.


Pascaperistiwa penindakan terhadap OPM, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi bergerak menuju Pos Satgas TNI dan berdialog.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Heri Winarno
Editor Heri Winarno
M
Reporter
    Merdeka
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Hak Angket
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
PPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.

PPP
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

batas usia calon kepala daerah
Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia, KPK Bahas Status Hukumnya
Penyuap Eks Gubernur Papua Lukas Enembe Meninggal Dunia, KPK Bahas Status Hukumnya

Piton Enumbi meninggal dunia pada Kamis (30/5) lalu.

KPK
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi: Pemerintah Ikut Putusan MK

Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.

Jokowi
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti
Tegas, KPU Ingatkan Menteri dan Kepala Daerah Petahana Ikut Pilkada Harus Cuti

Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.

Pilkada 2024
Wujudkan Lumbung Pangan Nasional, Pemerintah Bangun Pelabuhan 1 KM di Papua
Wujudkan Lumbung Pangan Nasional, Pemerintah Bangun Pelabuhan 1 KM di Papua

Masyarakat Adat Merauke, Papua, menyetujui dan sepakat atas pembangunan pelabuhan seluas 1 Km.

Lumbung Pangan Nasional
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU
4 Provinsi di Papua Belum Rekapitulasi Nasional, Begini Penjelasan KPU

KPU mengakui, sejumlah provinsi di Papua belum terjadwal untuk diplenokan dalam rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2024 tingkat nasional.

KPU
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Pemilu 2024
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun

Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.

berita populer
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

TPPO Mahasiswa
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Revisi UU Kementerian Negara