Pimpinan DPR minta penolakan JK soal Densus Tipikor disambut positif
Dia menyarankan agar pendapat JK lebih baik menjadi bahan pertimbangan antara Komisi III dan Polri. Namun, Taufik meyakini rencana Polri dan Komisi III membentuk Densus Tipikor bertujuan agar pemberantasan korupsi lebih baik di Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak Densus Tipikor harus diambil sisi positif yakni menyangkut efektivitas pemberantasan korupsi. Apalagi, kata dia, Densus Tipikor ini masih dalam tahap pembentukan.
"Sungguh pun misalnya ada pendapat dari Pak JK mungkin sifatnya kita ambil yang positif saja, dalam artian mungkin maksudnya adalah mengarah ke efektivitas," ujar Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).
Dia menyarankan agar pendapat JK lebih baik menjadi bahan pertimbangan antara Komisi III dan Polri. Namun, Taufik meyakini rencana Polri dan Komisi III membentuk Densus Tipikor bertujuan agar pemberantasan korupsi lebih baik di Indonesia.
"Mereka memiliki peran sangat penting juga untuk peningkatan penegakan hukum di bidang korupsi," tegasnya.
Disinggung soal perbedaan pendapat Presiden Joko Widodo dan Wapres JK, Taufik menganggap hal tersebut merupakan pendapat pribadi yang bisa diambil sisi positifnya.
"Jadi ini baru pendapat-pendapat pribadi yang saya pikir positif untuk pengayaan materi, enggak usah dijudgment mana yang benar mana yang salah," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menolak pembentukan Densus Anti korupsi di tubuh Kepolisian RI. Dia menyarankan agar Kepolisian membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi.
"Difokuskan dulu lah di KPK itu, dan KPK dibantu, sambil bekerja secara baik," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/10).
Wapres JK menilai, tidak ada hal mendesak dalam memberantas korupsi sehingga belum diperlukan Densus Antikorupsi. Apalagi, KPK masih bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
"Tim yang ada sekarang (di KPK) juga bisa," ucapnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini khawatir jika Densus Antikorupsi dibentuk malah menimbulkan ketakutan bagi kepala daerah. Akibatnya, kinerja kepala daerah terhambat dan mempengaruhi situasi nasional.
Baca juga:
Densus Antikorupsi, ditolak Wapres JK direstui Presiden Jokowi
JK beda pendapat dengan Jokowi soal Densus Antikorupsi, ini kata Menkumham
JK beda pendapat dengan Jokowi, Fahri sebut manajemen pasar kelontong
Wapres JK minta pidato Anies Baswedan dilihat secara keseluruhan
JK beberkan alasan Densus Tipikor tak perlu dibentuk
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.