Pimpinan KPK heran DPR baru kali ini protes penggeledahan

Proses penggeledahan yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP KPK dan tidak ada yang menyalahi aturan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief, heran politikus di DPR memprotes KPK dalam proses penggeledahan. Hal ini terkait penyidik KPK menggeledah ruang kerja anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto dan Yudi Widiana.

Menurutnya, proses penggeledahan yang dilakukan sudah sesuai dengan Standar of Procedure (SOP) KPK dan tidak ada yang menyalahi aturan.

"Dari dulu KPK sudah melakukan itu di DPR tapi baru kali ini diprotes," kata Laode kepada merdeka.com, Rabu (27/1).

Terkait anggota Brimob yang membawa senjata laras panjang saat mengamankan proses penggeledahan, Laode juga menegaskan hal itu memang sudah SOP dari Kepolisian. Dia mengatakan KPK hanya meminta bantuan pengamanan dari pihak Kepolisian. Jika Brimob membawa senjata itu merupakan SOP dari pihak Kepolisian.

"Dulu geledah DPR juga pakai laras panjang, hanya kali ini yang diprotes. Tidak ada yang bertentangan dengan SOP KPK dan peraturan Kapolri, Pak Kapolri sudah bilang begitu juga," ujarnya.

Seperti diketahui, Jumat (15/1) KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja anggota Komisi V DPR terkait kasus gratifikasi proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kasus ini menyeret Damayanti Wisnu Putranti anggota Komisi V DPR Fraksi PDIP.

Dalam penggeledahan itu sempat terjadi ketegangan antara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dengan penyidik KPK. Fahri keberatan penggeledahan yang dilakukan KPK diamankan oleh Brimob bersenjata lengkap. Menurutnya tidak pantas pengamanan di gedung DPR menggunakan laras panjang.

Saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan Polri di kompleks parlemen, Bambang Soesatyo anggota Komisi III menyampaikan keberatannya.

"Sementara di DPR kami tidak ada yang bawa senjata. Senjata kami adalah mulut dan hati. Kalau ada kekhawatiran kehilangan alat bukti, ruangan itu sudah disegel KPK line sehari sebelumnya," ujar pria akrab disapa Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/1).