PKB dorong pemerintah serius selesaikan masalah beras plastik

"Kenapa lama menanggapi ini. Kami tahu beras itu bahan pokok dari berbagai kalangan," kata Rohani.

Anggota Komisi VI DPR Neng Emeh Marhamah mendesak pemerintah serius dalam mengawasi peredaran beras di Indonesia. Dia menyarankan agar setiap produk pangan ada label halal.

Untuk mewujudkan ini diperlukan kebijakan yang terintegrasi antara Kementerian Perdagangan, Kesehatan, dam Kepolisian. "Masalah beras plastik ini masalah serius, menimbulkan keresahan. Dalam rangka swasembada beras nasional. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yang pertama kesejahteraan petani, kedua berkaitan dengan perdagangan, ketiga keamanan konsumen," paparnya saat memberikan keterangan pers di kantor PKB, Jakarta, Minggu (24/5).

Neng Emeh menyarankan agar Kementerian Perdagangan menata pengelolaan dengan baik. Hal ini diperlukan agar masyarakat Indonesia bisa mengonsumsi makanan dengan aman dan baik.

Untuk mengontrol adanya peredaran barang-barang berbahaya, Neng Emeh mendorong adanya kebijakan yang terintegrasi dalam mengawasi keluar masuknya barang di Indonesia. "Kami mendorong agar ada kebijakan yang terintegrasi perdagangan, kesehatan, kepolisian dan pihak terkait. Juga diberikan label halal, karena Indonesia mayoritas Islam. Sehingga dapat memproteksi barang baik dari dalam maupun dari luar," tambahnya.

Sementara anggota Komisi III DPR Rohani mengatakan, Pemerintah Indonesia terlalu lama dalam menanggapi kasus berbahaya seperti beras plastik. "Fraksi PKB bisa secepatnya memanggil Kapolri untuk menindaklanjuti kasus yang menimbulkan keresahan. Kenapa lama menanggapi ini. Kami tahu beras itu bahan pokok dari berbagai kalangan. Harus segera ditindak lanjuti," ungkapnya.

Rohani berharap semua pihak gerak cepat. Sebab, persoalan beras plastik sangat serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak.