PKB sebut Khofifah tidak etis ikut sosialisasi program Kemensos
Kedatangan Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Trawas, Mojokerto menjadi polemik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Kedatangan Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rapat koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Trawas, Mojokerto menjadi polemik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, apa yang dilakukan mantan Menteri Sosial tersebut tidak etis.
"Itu namanya ambisius. Lha sudah menjadi mantan kok masih datang pada acara resmi,"kata Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur, Musyafak Rouf, Jumat (2/2).
-
Bagaimana Khofifah Indar Parawansa mendapatkan dukungan? Khofifah Indar Parawansa berpasangan dengan Emil Elistianto Dardak. Pasangan ini memperoleh dukungan dari 15 partai politik, termasuk partai parlemen maupun non-parlemen.
-
Kapan Khofifah memutuskan untuk ikut Pilgub Jatim? Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan kembali mengikuti kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2024.
-
Siapa saja yang mendukung Khofifah di Pilgub Jatim? PAN, Gerindra, Golkar, dan Demokrat menyatakan kesiapannya untuk mendukung Khofifah di Pilgub Jatim.
-
Apa yang akan dilakukan Khofifah di Pilgub Jatim? Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Timur Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa menyatakan akan kembali mengikuti kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Jawa Timur 2024.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Musyafak mengatakan, sebenarnya Khofifah yang sudah menjadi mantan Mensos tidak salah menghadiri undangan acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Provinsi Jawa Timur di Villa di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Namun yang menjadi masalah adalah mengenai etika yang harus dijalankan, karena posisi Khofifah masih dalam tahap persaingan di pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim.
Saat ini, ujar dia, sebaiknya semua pihak menjaga segala kemungkinan. Jangan sampai, karena memiliki ambisi yang sangat besar kemudian mengorbankan sikap-sikap yang tidak terpuji. Hal itu menunjukkan ada sesuatu yang dikejar dalam pemilihan gubernur.
"Masyarakat harus bisa menilai mana calon yang memiliki ambisi besar dan tidak, kita serahkan ke masyarakat saja," ujarnya.
Secara garis besar, apa yang dilakukan Khofifah masih belum bisa ditindak karena posisi semua pasangan calon masih sebagai bakal calon. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim masih belum menetapkan siapa saja pasangan calon di Jatim. Selain itu, semua pihak juga harus mengerti, posisi apa Khofifah datang dalam acara tersebut, apa sebagai narasumber, atau sebagai orang yang memiliki kaitan menteri.
"Secara ketentuan sih tidak salah, yang salah adalah secara etika mendatangi acara ketika masih dalam persaingan gubernur," ucap dia.
Sementara kasus ini menjadi ramai karena Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham meminta jajarannya menjaga netralitas sebagai aparatur sipil negara dalam menghadapi Pilkada serentak 2018. Ia meminta supaya dalam sosialisasi program Kementerian Sosial jangan melibatkan kandidat yang akan maju di Pilkada 2018 sebagai calon gubernur, bupati, wali kota maupun calon wakilnya.
Idrus Marham mengaku kalau dirinya mendapat laporan bahwa Khofifah Indar Parawansa mantan Mensos hadir dalam acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2018 Provinsi Jawa Timur di salah satu Villa di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menurut informasi yang disampaikan kepada Idrus, bakal calon Gubernur Jatim itu diundang dalam kapasitas sebagai mantan Mensos.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa terkait kehadiran Mantan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa dalam acara rapat koordinasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), lebih baik tidak diundang.
"Akan lebih bijak jika tidak diundang atau diundang juga wakil gubernur Jawa Timur sebagai penguasa daerah," katanya saat dihubungi Merdeka.com, Kamis (1/2).
Namun, kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini, kalau kehadiran Khofifah sebagai peninjau atau narasumber tidak apa-apa. Asal jangan juga terlibat dalam pengambilan keputusan.
Diketahui dalam acara tersebut Khofifah mendapatkan gelar kehormatan sebagai 'Ibu PKH'. Penghargaan itu diberikan karena program tersebut dinilai salah satu program berhasil mengentaskan kemiskinan.
Meski kini sudah tidak menjabat mensos lagi, Ketua PP Muslimat yang kini maju Pilgub Jatim didampingi Emil Dardak itu meminta agar kehadirannya itu tidak dikaitkan dengan proses kontestasi atau dukungan politik saat ini.
Alasannya, menurut Khofifah, kehadiran di acara tersebut karena diminta datang oleh para pendamping PKH.
"Beliau (Khofifah) memang sudah mundur dari Menteri Sosial. Namun, kami sepakat menganugerahkan gelar 'Ibu PKH'," kata Mahbub Alfarabi, Koordinator PKH Wilayah (Korwil) 3 Jatim.
Baca juga:
Pesan untuk 'Dilan' rasa NU dari Khofifah Indar Parawansa
Khofifah tanggapi santai kehadiran di Rakor PKH dipermasalahkan
Rapat koordinasi program PKH di Mojokerto tanpa sepengetahuan Dinas Sosial Jatim
'Gus Dur selalu beri jempol ke Khofifah karena pintar, cerdas dan banyak ide'
Pasang alat peraga dekat sekolah, tim Khofifah-Emil disemprit Panwaslu Kota Madiun