PKS Minta Pemerintah Usut Tuntas Penyerangan Nakes di Papua
Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan tindak lanjut pemerintah terkait penyerangan tenaga kesehatan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu. Dia meminta pemerintah mengusut kasus itu hingga tuntas.
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun. Mereka berada di daerah terpencil di pegunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan," ujar Netty, Minggu (19/9).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa alasan KKB menyerang dan membakar sekolah di Pinai? Penembakan buntut insiden penyerangan dan pembakaran sekolah dan kios warga di daerah itu.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Menurut Netty, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," katanya.
Terlebih, lanjut Netty, saat ini negara sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakes yang menjadi garda terdepan. "Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," lanjut Netty.
Oleh karena itu, kata Netty, jika tenaga dan fasilitas kesehatan telah diserang, disiksa dan dilecehkan oleh KKB, maka pemerintah harus bertindak tegas dengan mengusut tuntas para teroris pelakunya.
"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," ucapnya.
Selain itu, lanjut Netty, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Kata dia, korban dan keluarga perlu mendapatkan perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis.
"Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Netty.
Baca juga:
TNI: Nakes Harus Lapor Jika Ada Indikasi Gangguan Keamanan di Papua
Komnas HAM Sebut Tindakan OPM Lebih Brutal dari GAM
Terkendala Cuaca, Jenazah Suster Gabriela Belum Bisa Dievakuasi ke Jayapura
Satgas Kolakopsrem Berhasil Evakuasi Jenazah Nakes Gabriela di Jurang Kiwirok Papua
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua Minta Nakes Diungsikan
Polri Tegaskan Pengamanan Nakes di Papua Jadi Perhatian Aparat
Detik-Detik Menegangkan Nakes Gabriela Lompat ke Jurang Kabur dari Kepungan KKB Papua