Politikus PPP minta penyelundupan handphone ilegal diusut tuntas

"Lolosnya beberapa barang masuk secara ilegal itu adalah kelalaian oknum bea cukai," ujarnya

2016-06-11 23:00:00

Penyelundupan Ponsel

Politikus PPP Amir Uskara mengendus adanya oknum petugas bea cukai atas dugaan penyelundupan puluhan ribu unit handphone ilegal yang baru saja diungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, lolosnya handphone ilegal tersebut tak lepas dari oknum petugas bea cukai.

"Lolosnya beberapa barang masuk secara ilegal itu adalah kelalaian oknum bea cukai, saya kira harus ada tindakan tegas kepada mereka," kata dia, Jakarta, Sabtu (11/6).

Menurut Amir, pihak bea cukai bertanggungjawab penuh terhadap masuknya barang-barang dari luar negeri ke Indonesia. Karena, bea cukai yang memeriksa dokumen barang tersebut apakah ada termasuk bebas pajak atau lainnya.

"Kalau ada masuk barang ilegal, kita anggap bea cukai kecolongan. Nah kecolongannya bea cukai tadi karena dua, yakni mungkin pintu masuk ke Indonesia itu sangat luas sehingga tidak terjangkau atau memang ada kelalaian internal bea cukai," jelas dia.

Anggota MPR ini mengakui kerja bea cukai itu sangat berat karena masuk ke Indonesia pintunya sangat luas. Terutama dari jalur laut sehingga perlu pengawasan ekstra.

"Ini terkadang jadi masalah, makanya kita mensuport bea cukai untuk langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memperketat itu," tutup anggota Fraksi PPP ini.

Sebelumnya diketahui, 2 unit mobil bok yang mengangkut 10 ribu handphone diamankan Satuan Intel Brimob Polda Metro Jaya saat melintas di pintu keluar Tol Slipi, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Saat diperiksa, sopir ekspedisi tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen yang sah terkait barang tersebut.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/sho)

PPATK Endus Ada Aliran Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Menjelang Pemilu 2024, partai politik diimbau hindari dana ilegal.

Kampanye Pilpres 2 tahun yang lalu

Memasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan

Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.

PPP 1 tahun yang lalu

Singgung Ketum Partai dari Luar Kader, Plt PPP: Sulit Bisa Dipahami

Menurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.

Berita Update 1 tahun yang lalu

Singgung Ketum Partai dari Luar Kader, Plt PPP: Sulit Bisa Dipahami

Menurutnya, tidak ada juga partai politik lain yang sudah lama eksis tiba-tiba dipimpin orang di luar partai.

Berita Update 1 tahun yang lalu

PKBB Tegaskan Tidak Terlibat Politik Praktis di Pilkada Serentak

Anggota dipersilakan menggunakan hak pilih secara individu, bukan mengatasnamakan PKBB. Jika ketahuan memakai embel-embel PKBB akan dikenakan sanksi.

Pilkada Serentak 2024 1 tahun yang lalu

KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK 1 tahun yang lalu

DPR Mau Bikin Aturan Pemilihan Kades Diusulkan Lewat Partai Politik

Doli mengusulkan agar pencalonan dalam Pilkades pun menggunakan partai yang sudah ada.

pemilihan kepala desa 1 tahun yang lalu

Politikus PDIP: Apa Perlu Polisi Masih Pegang Senjata?

Polisi ke depan lebih baik membawa pentungan seperti di negara maju.

Polisi 1 tahun yang lalu

Politikus PDIP soal Putusan MK: Setelah Dulu Dibajak jadi Mahkamah Keluarga kini Kembali pada kewarasan

Deddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.

MK Ubah Syarat Pilkada 1 tahun yang lalu

PDIP Dengar Upaya Calon Tunggal di Pilkada 2024: Akses Partai Bebas Mencalonkan Coba Ditutup

Bukan hanya upaya mengganjal bakal calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, namun upaya serupa juga dialami partai-partai politik lain.

PDIP 1 tahun yang lalu

Muncul Wacana Ubah AD/ART Syarat Caketum di Mukernas PPP

Usulan ini bila tetapkan, bisa diterapkan pada penyelenggaraan Muktamar PPP mendatang.

mukernas ppp 2024 1 tahun yang lalu

Anggota DPR Fraksi PDIP Usul Agar Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan

Mengusulkan agar politik uang dilegalkan saja dengan batasan tertentu di Peraturan KPU (PKPU) pencalonan di Pilkada

Politik Uang 1 tahun yang lalu

PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

partai solidaritas indonesia 1 tahun yang lalu