Politisi PDIP tegaskan pemerintah pikirkan nasib korban penggusuran
"Seharusnya rakyat yang jadi korban penggusuran atau diusir itu harus dipikirkan tempat tinggalnya."
Anggota DPR Komisi II fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun Tanawani Mora menegaskan pemerintah harus memikirkan kelangsungan hidup rakyat jika melakukan penataan ulang terhadap tata kota. Jika melakukan penggusuran, pemerintah perlu memperhatikan tempat tinggal rakyat yang menjadi korban penggusuran.
"Kita kan ingin Jakarta jadi kota metropolitan yang terkenal bersih, karena itu simbol kita. Kita juga ingin kota bagus karena ibu kota negara. Seharusnya rakyat di gusur atau diusir itu juga harus dipikirkan juga tempat tinggalnya, dan pemerintah memang seharusnya memikirkan keberlangsungan hidup rakyat usai digusur" kata Komarudin kepada merdeka.com di kampung Duri Pulo disela-sela acara Doa Taobat Lintas Agama, Minggu (24/4).
Dilanjutkannya, negara seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi warga negara baik yang kaya maupun miskin. Dia mengambil salah satu contoh pada pembongkaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara ia menginginkan pemerintah tidak menggunakan aparat negara untuk menggusur rakyatnya sendiri.
"Seharusnya negara menjadi tempat yang nyaman bagi warga negara baik kaya dan miskin. Pemimpin harus mencari solusi bagi rakyatnya, dan tidak boleh menggunakan aparat negara untuk menggusur rakyatnya sendiri. Jika akan menertibkan, tertibkan dengan kasih sayang, karena ini rakyatmu sendiri," tutup Komarudin.
Sebelumnya, sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak pernah datang ke lokasi penggusuran ternyata mendapat sorotan dari sejumlah pihak hingga warga DKI. Mulai dari penertiban Kampung Pulo, Kalijodo, Pasar Ikan hingga permukiman warga Luar Batang di sekitar Pelabuhan Sunda Kelapa.
Ahok, sapaan Basuki mengatakan punya alasan khusus untuk itu. Menurutnya, dia tidak perlu datang karena sudah memiliki intelijen untuk mengetahui kondisi di lokasi.
"Saya kan punya intel. Sekarang buat apa saya datang ke lokasi? Orang sudah ngeyel ngotot dudukin tanah negara," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/4).
Baca juga:
Politik DKI makin panas, giliran anak buah tegur Ahok
Warga Luar Batang simpan verponding dari zaman Belanda
Tampung warga Pasar Ikan, 7 tower baru dibangun di Rusun Daan Mogot
DPRD DKI minta Ahok sediakan Rusunawa sebelum gusur warga Pasar Ikan
Ahok sebut warga sekitar pacuan kuda Pulomas mau dipindah ke rusun
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Di mana PDRI didirikan? Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.
-
Siapa yang memimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara tercatat menjadi Ketua PDRI dalam waktu yang singkat, yaitu dari 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, namun hal ini sangat menentukan eksistensi Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
-
Apa yang didorong oleh DPR RI kepada pihak kepolisian? Komisi III Dukung Polisi Tindak Tegas Pengguna Nopol Palsu Polda Metro Jaya terus melakukan penindakan terhadap pengendara yang kedapatan menggunakan nomor polisi (nopol) palsu. Penertiban pelat nomor rahasia palsu ini lantas mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Kata dia, pemakaian pelat palsu erat kaitannya dengan aksi sewenang-wenang di jalan yang merugikan masyarakat.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Apa saja yang dilakukan PPPI? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, PPPI juga menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia yang ingin mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan latihan sosial. Nantinya para anggota akan dididik untuk membimbing bangsa mencapai kemerdekaan.