Polri minta kedatangan Trimedya Panjaitan tak dipolitisir

Polri meminta warga agar tidak mempolitisir pertemuan antara Trimedya Panjaitan dengan Komjen Budi Gunawan.

Kedatangan Trimedya Panjaitan ke Mabes Polri beberapa waktu lalu dituding sebagai pertemuan politik. Namun Polri membantahnya. Polri meminta warga agar tidak mempolitisir pertemuan antara Trimedya Panjaitan dengan Komjen Budi Gunawan.

"Bahwa pertemuan itu tidak direncanakan tidak diagendakan, tidak dijadwalkan. Pertemuan orang yang ingin makan secara kebetulan mereka saling kenal sebagai makhluk sosial apa salahnya ketika pak Budi Gunawan bertemu saling menyapa," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Franky Sompie, Jakarta, Kamis (12/6).

Ronny mengaku menyayangkan sikap Arif Poyuono yang tidak tegas. Ronny mempertanyakan kenapa Arif tidak mendekat dan mendengarkan secara langsung pembicaraan antara Trimedya Panjaitan dengan Budi Gunawan yang sebenarnya agar tidak salah tafsir.

"Kenapa Arif tidak mendekat saja. Kemudian mendengar apa yang mereka bicarakan," ujarnya.

Menurut Ronny, Trimedya Panjatian selain anggota Komisi III, juga seorang advokat yang bisa menerima keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan perkara-perkara atau apa saja yang berkaitan degan polisi.

"Dan apakah polisi tidak boleh bersentuhan dengan orang lain hanya karena Pak Budi Gunawan itu mantan ajudan Megawati? Kemudian Trimedia Panjaitan itu adalah tim sukses salah satu pasangan calon kemudian tidak boleh ketemu?" tukasnya.

Ronny menegaskan kalau anggota Polri pun juga makhluk sosial yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi perlu ditegaskan pertemuan tersebut hanya pertemuan biasa (non politik).

Polri sebagai pelayan masyarakat mau tidak mau harus bersentuhan langsung kepada masyarakat. Justru sangat aneh jika Polri tidak bersentuhan masyarakat karena salah satu tugasnya adalah pelindung dan pelayan masyarakat.

"Polri juga sebagai makhluk sosial kan bebas untuk bertemu dengan siapa saja," tuturnya.

Ronny berharap pertemuan tersebut tidak akan merusak netralitas Polri dalam hal politik.